Komis XI DPR Minta Penarikan Dana Mengendap di BI Harus Produktif dan Tepat Sasaran
Jum'at, 12 September 2025 - 18:21 WIB
loading...
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar penarikan dana Rp200 triliun yang mengendap di BI harus produktif dan tepat sasaran. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merespons rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik Rp200 triliun untuk ditempatkan di sektor perbankan. Dana milik pemerintah tersebut selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI).
Menurut Misbahun, langkah ini berpotensi menambah likuiditas dan ruang ekspansi kredit, namun harus dijalankan dengan arah yang jelas dan produktif.
“Kami memahami semangat pemerintah agar dana yang mengendap ini bisa digerakkan. Tetapi kunci keberhasilan ada pada penyaluran yang tepat sasaran," katanya di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Misbakhun menegaskan, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada penambahan likuiditas yang kemudian kembali terserap di instrumen moneter BI.
Baca juga: Purbaya Tarik Rp200 Triliun dari BI, Besok Ditransfer ke 6 Bank BUMN
Untuk itu, diperlukan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia agar tujuan fiskal dan moneter selaras, menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar, sekaligus memastikan kredit benar-benar masuk ke sektor riil.
Misbakhun menyebut ada tiga aspek utama yang akan menjadi perhatian Komisi XI DPR. Pertama, targeting: penempatan dana hendaknya tidak terbatas pada Himbara saja, tetapi juga menjangkau bank swasta dan bank umum nasional lain, serta diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.
Kedua, pengawasan: realisasi kredit harus dipantau agar tidak berhenti di neraca perbankan. Ketiga, kebijakan pendukung: langkah ini akan lebih efektif bila dipadukan dengan stimulus lain seperti padat karya, insentif pajak, dan dukungan perumahan.
Baca juga: Daftar 6 Bank yang Bakal Ditransfer Rp200 Triliun dari Menkeu Purbaya, Berapa Porsi Masing-masing?
“Dengan kombinasi kebijakan yang saling memperkuat, multiplier effect bisa maksimal. Inilah cara agar penarikan dana benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Misbakhun menekankan Komisi XI DPR akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah. “Tujuannya jelas: menjaga stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurut Misbahun, langkah ini berpotensi menambah likuiditas dan ruang ekspansi kredit, namun harus dijalankan dengan arah yang jelas dan produktif.
“Kami memahami semangat pemerintah agar dana yang mengendap ini bisa digerakkan. Tetapi kunci keberhasilan ada pada penyaluran yang tepat sasaran," katanya di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Misbakhun menegaskan, kebijakan ini tidak boleh berhenti pada penambahan likuiditas yang kemudian kembali terserap di instrumen moneter BI.
Baca juga: Purbaya Tarik Rp200 Triliun dari BI, Besok Ditransfer ke 6 Bank BUMN
Untuk itu, diperlukan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia agar tujuan fiskal dan moneter selaras, menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar, sekaligus memastikan kredit benar-benar masuk ke sektor riil.
Misbakhun menyebut ada tiga aspek utama yang akan menjadi perhatian Komisi XI DPR. Pertama, targeting: penempatan dana hendaknya tidak terbatas pada Himbara saja, tetapi juga menjangkau bank swasta dan bank umum nasional lain, serta diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.
Kedua, pengawasan: realisasi kredit harus dipantau agar tidak berhenti di neraca perbankan. Ketiga, kebijakan pendukung: langkah ini akan lebih efektif bila dipadukan dengan stimulus lain seperti padat karya, insentif pajak, dan dukungan perumahan.
Baca juga: Daftar 6 Bank yang Bakal Ditransfer Rp200 Triliun dari Menkeu Purbaya, Berapa Porsi Masing-masing?
“Dengan kombinasi kebijakan yang saling memperkuat, multiplier effect bisa maksimal. Inilah cara agar penarikan dana benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Misbakhun menekankan Komisi XI DPR akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah. “Tujuannya jelas: menjaga stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
