Demokrat Kritik Mahfud MD yang Pertimbangkan Pelonggaran PSBB
Senin, 04 Mei 2020 - 11:07 WIB
loading...
A
A
A
"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan dibawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat himbauan sehingga tidak efektif. Jikapun ada masyarakat yang stres bukan karena PSBB tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," tukas Irwan.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19 apalagi, ingin meninggal karena penyakit ini. Semua masyarakat pasti ingin ikut anjuran pemerintah tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat yang hanya peduli pada penyelamatan ekonomi.
Mulai dari tenaga kerja asing (TKA) asal China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi sehingga, penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Itu semua membuat masyarakat semakin tertekan.
"Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip Herd Immunity. Pembiaran tanpa test kesehatan yang jelas dan massif. Data pemakaman dengan protap Covid-19 tidak ada. APD dan alat kesehatan di daerah-daerah masih kurang. Bantuan sosial baik langgsung tunai atau sembako masih kurang dan terpusat di Jakarta saja belum merata dan adil," bebernya.
"Harusnya pekerjaan sebanyak ini yang dibereskan pemerintah dalam hal ini presiden dan pembantunya. Bukan juatru merelaksasi PSBB yang sejatinya memang lemah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air," pungkas Irwan.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19 apalagi, ingin meninggal karena penyakit ini. Semua masyarakat pasti ingin ikut anjuran pemerintah tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat yang hanya peduli pada penyelamatan ekonomi.
Mulai dari tenaga kerja asing (TKA) asal China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi sehingga, penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Itu semua membuat masyarakat semakin tertekan.
"Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip Herd Immunity. Pembiaran tanpa test kesehatan yang jelas dan massif. Data pemakaman dengan protap Covid-19 tidak ada. APD dan alat kesehatan di daerah-daerah masih kurang. Bantuan sosial baik langgsung tunai atau sembako masih kurang dan terpusat di Jakarta saja belum merata dan adil," bebernya.
"Harusnya pekerjaan sebanyak ini yang dibereskan pemerintah dalam hal ini presiden dan pembantunya. Bukan juatru merelaksasi PSBB yang sejatinya memang lemah dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air," pungkas Irwan.
(maf)
Lihat Juga :
