Dukung Hasil Silatnas Ulamail Kakbah, Majelis Pakar PPP Kaltim Dorong Figur Berkualitas
Selasa, 09 September 2025 - 19:39 WIB
loading...
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah DPW PPP Sukarman Polu mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silatnas Ulamail Kabah ke-1
A
A
A
JAKARTA - Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Sukarman Polu mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulamail Ka'bah ke-1 di Ponpes Khas Kempek Cirebon, Senin 8 September 2025.
Sukarman mengaku pihaknya mendukung seluruh keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan para ulama dan para majelis partai menjelang pelaksanaan Muktamar PPP ke-10 nanti.
"Saya mendukung keputusan Munas dan Silatnas ulama PPP menunjukkan ada harapan PPP bangkit dan kokoh. Mudahan juga harapan sebagian besar rakyat (muslim)," ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: Jelang Muktamar PPP, 13 DPW Silaturahmi dengan Epyardi Asda
Sukarman mengatakan forum alim ulama di Cirebon tersebut dianggap penting mengingat kondisi kepemimpinan politik di internal partai mulai goyah dan adanya harapan juga dari masyarakat yang menginginkan agar PPP bisa kembali ke Senayan.
Oleh karenanya, Sukarman menekankan perlunya satu perubahan kepemimpinan partai yang menampilkan figur yang apik dan berkualitas.
"Begitu juga dengan kepemimpin atau pengurus PPP didaerah. Dukungan perlu diberikan kepada calon-calon pengurus partai di semua tingkat yang punya idealisme, berkarakter dan dedikasi tinggi," katanya.
Baca juga: Cucu Pendiri Gontor dan Anak Mbah Moen Ancang-ancang Maju Caketum PPP
Sekadar informasi, forum Silatnas Ulamail Ka’bah ini turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syari’ah DPP PPP KH. Mustofa Aqil Siraj; Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH. Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP H.M. Romahurmuziy.
Kemudian turut hadir sejumlah pengurus harian DPP PPP seperti Waketum, KH. Musyaffa Noer dan sejumlah Ketua DPP PPP yakni H. Rusman Yakup, H. Ahmad Mustakim, Komarudin Taher, Syafa Illiyin, Choirunnisa, M. Thobahul Aftoni, Dahliah Umar, Ainul Yakin.
Terlihat pula Wasekjen PPP Nurman Zein Nahdi, Wakil Gubernuer Jateng K.H. Taj Yasin Maimoen, Plt. Ketua Umum Parmusi KH. Husnan Bey Fananie, dan Para Majelis Syariah dan Ketua/Sekretaris DPW PPP se-Indonesia.
Silatnas Ulamail Ka'bah menghasilkan beberapa pernyataan dan rekomendasi diantaranya;
1. Bahwa kegagalan PPP pada Pemilu 2024 adalah tanggung jawab dan akibat lemahnya kepemimpinan Saudara H.M. Mardiono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP;
2. Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kiai dari seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada Sdr. H.M. Mardiono untuk berbesar hati agar tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X pada 2025;
3. Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kyai dari seluruh Indonesia menyerukan kesadaran kolektif kepada seluruh komponen DPP, DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Sdr. H.M. Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP pada Muktamar X tahun 2025;
4. Agar PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar kader PPP, yang memiliki niat untuk bergabung dan mengabdikan diri serta siap berjuang sungguh-sungguh bersama PPP baik dalam posisi Ketua Umum maupun posisi lainnya;
5. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP secara khusus terhadap beberapa hal sebagai berikut:
a. Syarat Calon Ketua Umum terbuka bagi tokoh diluar kader PPP sepanjang memiliki pengalaman pernah menduduki jabatan puncak di pemerintahan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif di tingkat nasional;
b. Memiliki pemahaman ilmu keagamaan yang baik;
c. Muktamar dilaksanakan untuk memilih Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dengan jumlah maksimal 17 orang.
d. Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) berwewenang memilih Ketua Umum dan Ketua-ketua Majelis DPP yang disahkan di Muktamar.
6. Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud poin 4, berlaku sejak ditetapkan di Muktamar X tahun 2025;
7. Pimpinan Majelis dan Mahkamah yang terdiri atas: (1) Majelis Kehormatan, (2) Majelis Syari’ah, (3) Majelis Pakar, (4) Majelis Pertimbangan dan (5) Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan akan membentuk tim perumus perubahan AD/ART yang kemudian disosialisasikan kepada peserta Muktamar.
Demikian Pernyataan, Rekomendasi dan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulamail Ka’bah ini ditetapkan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sukarman mengaku pihaknya mendukung seluruh keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan para ulama dan para majelis partai menjelang pelaksanaan Muktamar PPP ke-10 nanti.
"Saya mendukung keputusan Munas dan Silatnas ulama PPP menunjukkan ada harapan PPP bangkit dan kokoh. Mudahan juga harapan sebagian besar rakyat (muslim)," ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: Jelang Muktamar PPP, 13 DPW Silaturahmi dengan Epyardi Asda
Sukarman mengatakan forum alim ulama di Cirebon tersebut dianggap penting mengingat kondisi kepemimpinan politik di internal partai mulai goyah dan adanya harapan juga dari masyarakat yang menginginkan agar PPP bisa kembali ke Senayan.
Oleh karenanya, Sukarman menekankan perlunya satu perubahan kepemimpinan partai yang menampilkan figur yang apik dan berkualitas.
"Begitu juga dengan kepemimpin atau pengurus PPP didaerah. Dukungan perlu diberikan kepada calon-calon pengurus partai di semua tingkat yang punya idealisme, berkarakter dan dedikasi tinggi," katanya.
Baca juga: Cucu Pendiri Gontor dan Anak Mbah Moen Ancang-ancang Maju Caketum PPP
Sekadar informasi, forum Silatnas Ulamail Ka’bah ini turut dihadiri oleh Ketua Majelis Syari’ah DPP PPP KH. Mustofa Aqil Siraj; Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP KH. Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP H.M. Romahurmuziy.
Kemudian turut hadir sejumlah pengurus harian DPP PPP seperti Waketum, KH. Musyaffa Noer dan sejumlah Ketua DPP PPP yakni H. Rusman Yakup, H. Ahmad Mustakim, Komarudin Taher, Syafa Illiyin, Choirunnisa, M. Thobahul Aftoni, Dahliah Umar, Ainul Yakin.
Terlihat pula Wasekjen PPP Nurman Zein Nahdi, Wakil Gubernuer Jateng K.H. Taj Yasin Maimoen, Plt. Ketua Umum Parmusi KH. Husnan Bey Fananie, dan Para Majelis Syariah dan Ketua/Sekretaris DPW PPP se-Indonesia.
Silatnas Ulamail Ka'bah menghasilkan beberapa pernyataan dan rekomendasi diantaranya;
1. Bahwa kegagalan PPP pada Pemilu 2024 adalah tanggung jawab dan akibat lemahnya kepemimpinan Saudara H.M. Mardiono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP;
2. Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kiai dari seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada Sdr. H.M. Mardiono untuk berbesar hati agar tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X pada 2025;
3. Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kyai dari seluruh Indonesia menyerukan kesadaran kolektif kepada seluruh komponen DPP, DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Sdr. H.M. Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP pada Muktamar X tahun 2025;
4. Agar PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar kader PPP, yang memiliki niat untuk bergabung dan mengabdikan diri serta siap berjuang sungguh-sungguh bersama PPP baik dalam posisi Ketua Umum maupun posisi lainnya;
5. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP secara khusus terhadap beberapa hal sebagai berikut:
a. Syarat Calon Ketua Umum terbuka bagi tokoh diluar kader PPP sepanjang memiliki pengalaman pernah menduduki jabatan puncak di pemerintahan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif di tingkat nasional;
b. Memiliki pemahaman ilmu keagamaan yang baik;
c. Muktamar dilaksanakan untuk memilih Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dengan jumlah maksimal 17 orang.
d. Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) berwewenang memilih Ketua Umum dan Ketua-ketua Majelis DPP yang disahkan di Muktamar.
6. Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud poin 4, berlaku sejak ditetapkan di Muktamar X tahun 2025;
7. Pimpinan Majelis dan Mahkamah yang terdiri atas: (1) Majelis Kehormatan, (2) Majelis Syari’ah, (3) Majelis Pakar, (4) Majelis Pertimbangan dan (5) Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan akan membentuk tim perumus perubahan AD/ART yang kemudian disosialisasikan kepada peserta Muktamar.
Demikian Pernyataan, Rekomendasi dan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulamail Ka’bah ini ditetapkan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.
(cip)
Lihat Juga :
