Banyak Kades Terjerat Kasus Hukum, Komisi V DPR Soroti Efektivitas Dana Desa
Selasa, 09 September 2025 - 16:25 WIB
loading...
A
A
A
Wasekjen Fungsi Elektoral 2 DPP Partai Golkar, turut menyoroti biaya besar menjadi kepala desa yang dinilai bisa memicu penyalahgunaan DD. ”Menjadi kepala desa itu kalau didapil saya, itu biayanya enggak sedikit, Pak. Mungkin ini bisa dikoordinasikan dengan kementerian yang lain yang membuat regulasi ini. Enggak cukup 1-2 miliar untuk menjadi kepala desa, Pak,” tegasnya.
Daniel menyebut anggaran terbesar kementerian yang diperuntukkan untuk pendamping desa harus benar-benar difokuskan pada problem solving di lapangan agar dana dan bantuan desa tidak disalahartikan atau menimbulkan permasalahan baru.
”Anggaran terbesar Bapak itu untuk pendamping desa. Ketika ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, berarti ini juga harus diperkuat orang-orang ini, biar tidak menjadi permasalahan baru,” kata anggota DPR dari Dapil Jabar VIII.
Daniel menegaskan konsolidasi dan solusi nyata sangat dibutuhkan agar Dana Desa dan program terkait dapat berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
Daniel menyebut anggaran terbesar kementerian yang diperuntukkan untuk pendamping desa harus benar-benar difokuskan pada problem solving di lapangan agar dana dan bantuan desa tidak disalahartikan atau menimbulkan permasalahan baru.
”Anggaran terbesar Bapak itu untuk pendamping desa. Ketika ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, berarti ini juga harus diperkuat orang-orang ini, biar tidak menjadi permasalahan baru,” kata anggota DPR dari Dapil Jabar VIII.
Daniel menegaskan konsolidasi dan solusi nyata sangat dibutuhkan agar Dana Desa dan program terkait dapat berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
(cip)
Lihat Juga :
