Sambut 17+8 Tuntutan Rakyat, Fraksi PAN Dukung Transformasi DPR Lebih Transparan
Jum'at, 05 September 2025 - 12:41 WIB
loading...
Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan mendukung transformasi DPR lebih terbuka dan aspiratif. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR menegaskan komitmennya mendukung transformasi DPR menjadi lembaga legislatif yang lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel. Hasil pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi menunjukkan adanya semangat yang sama untuk memperbaiki diri dan menjadikan DPR lebih baik ke depan.
Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menekankan Fraksi PAN siap menerima aspirasi dari masyarakat. Menurut dia, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan bentuk kepedulian anak-anak muda terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Aspirasi ini harus dihargai dan dijadikan bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat.
Baca juga: Yusril Sebut Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Sebagai bentuk tindak nyata, Fraksi PAN telah mendorong penghentian tunjangan rumah dan fasilitas bagi anggota DPR berstatus non-aktif melalui mekanisme resmi DPR. Selain itu, Fraksi PAN juga mengusulkan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Tidak hanya itu, Fraksi PAN juga memperkuat langkah transparansi dengan membuka kanal Lapor PAN sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, dan pengaduan terkait kinerja Fraksi PAN. Hal ini sejalan dengan komitmen Fraksi PAN menjadikan DPR sebagai lembaga yang lebih terbuka terhadap partisipasi publik.
Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan menekankan Fraksi PAN siap menerima aspirasi dari masyarakat. Menurut dia, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan bentuk kepedulian anak-anak muda terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Aspirasi ini harus dihargai dan dijadikan bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat.
Baca juga: Yusril Sebut Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Sebagai bentuk tindak nyata, Fraksi PAN telah mendorong penghentian tunjangan rumah dan fasilitas bagi anggota DPR berstatus non-aktif melalui mekanisme resmi DPR. Selain itu, Fraksi PAN juga mengusulkan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Tidak hanya itu, Fraksi PAN juga memperkuat langkah transparansi dengan membuka kanal Lapor PAN sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, dan pengaduan terkait kinerja Fraksi PAN. Hal ini sejalan dengan komitmen Fraksi PAN menjadikan DPR sebagai lembaga yang lebih terbuka terhadap partisipasi publik.
Lihat Juga :
