Demo Anarkistis, PBB Dukung Proses Hukum Pihak Terlibat
Rabu, 03 September 2025 - 22:56 WIB
loading...
DPP PBB menyikapi maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang disertai tindakan anarkistis serta perusakan fasilitas umum, yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) menyikapi maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang disertai tindakan anarkistis serta perusakan fasilitas umum, yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. PBB mendukung penuh proses hukum yang transparan, adil, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat.
Dalam pernyataan resminya, PBB menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya tujuh korban, yakni Affan Kurniawan (pengemudi ojek online), Sarinawati, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri (pegawai DPRD Makassar), Rusdamdiansyah (mahasiswa UMI Makassar), Rheza Sendy Pratama (mahasiswa Amikom Yogyakarta), dan Sumari (kusir becak di Solo).
"Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, menempatkan mereka di sisi-Nya, serta memberi kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan," kata Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra dalam pernyataan resminya, Rabu (3/9/2025).
PBB mendukung penuh proses hukum yang transparan, adil, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat, baik dari pelaku kekerasan maupun aparat yang bertugas. Partai ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Gugum Ridho Putra menekankan pentingnya melibatkan seluruh elemen bangsa dalam upaya pemulihan kondisi nasional. Ia menyatakan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan dialog terbuka harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan permasalahan. "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus dilibatkan. Dialog adalah kunci," tegasnya.
Gugum juga mengingatkan para pejabat publik agar lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menilai perilaku sejumlah oknum yang memamerkan fasilitas negara justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial. “Pejabat publik harus sadar bahwa jabatan adalah amanah. Fasilitas negara bukan untuk dipamerkan,” tegasnya.
Selain itu, PBB mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan, khususnya 174 anggota DPRD dari partainya, untuk benar-benar menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang mencerminkan empati dan tanggung jawab di ruang publik.
Menutup pernyataannya, PBB menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan bangsa melalui jalur damai dan musyawarah. "Kami siap menjadi jembatan aspirasi rakyat untuk menyalurkan kritik dan saran secara konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak pada umat serta bangsa," ujar Gugum.
Dalam pernyataan resminya, PBB menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya tujuh korban, yakni Affan Kurniawan (pengemudi ojek online), Sarinawati, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri (pegawai DPRD Makassar), Rusdamdiansyah (mahasiswa UMI Makassar), Rheza Sendy Pratama (mahasiswa Amikom Yogyakarta), dan Sumari (kusir becak di Solo).
"Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, menempatkan mereka di sisi-Nya, serta memberi kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan," kata Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra dalam pernyataan resminya, Rabu (3/9/2025).
PBB mendukung penuh proses hukum yang transparan, adil, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat, baik dari pelaku kekerasan maupun aparat yang bertugas. Partai ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Gugum Ridho Putra menekankan pentingnya melibatkan seluruh elemen bangsa dalam upaya pemulihan kondisi nasional. Ia menyatakan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan dialog terbuka harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan permasalahan. "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus dilibatkan. Dialog adalah kunci," tegasnya.
Gugum juga mengingatkan para pejabat publik agar lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menilai perilaku sejumlah oknum yang memamerkan fasilitas negara justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial. “Pejabat publik harus sadar bahwa jabatan adalah amanah. Fasilitas negara bukan untuk dipamerkan,” tegasnya.
Selain itu, PBB mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan, khususnya 174 anggota DPRD dari partainya, untuk benar-benar menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang mencerminkan empati dan tanggung jawab di ruang publik.
Menutup pernyataannya, PBB menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan bangsa melalui jalur damai dan musyawarah. "Kami siap menjadi jembatan aspirasi rakyat untuk menyalurkan kritik dan saran secara konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak pada umat serta bangsa," ujar Gugum.
(abd)
Lihat Juga :
