Protokol Covid-19 di Senayan, Anggota DPR dan Staf Wajib Rapid Test Sebelum Kegiatan

Jum'at, 11 September 2020 - 16:22 WIB
loading...
Protokol Covid-19 di...
Pelaksanaan uji cepat atau rapid test Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pimpinan DPR RI telah selesai membuat protokol Covid-19 baru yang diterapkan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mulai Senin (14/9/2020) depan. Hal ini menyusul banyaknya temuan kasus terkonfirmasi positif di Kompleks Parlemen Senayan yang meliputi anggota DPR, tenaga ahli (TA), staf dan juga ASN.

Selain membatasi hanya 20% peserta dari kapasitas seharusnya, DPR juga akan melakukan rapid test sebelum dilakukannya kegiatan rapat. Hal ini berlaku bagi anggota DPR maupun staf yang terlibat dalam rapat.

"Diantisipasi, bekerja di rumah, rapid test berkala dan penyemprotan. Jadi Lantai 1 Nusantara III ini setiap malam nanti akan disemprot untuk mencegah virus-virus yang ada. Setiap kegiatan di-rapid, ini kan cuma 20% dari jumlah seharusnya yang hadir," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Adapun TA dan staf yang terkonfirmasi positif, Dasco menjelaskan bahwa mereka semua tengah menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain itu, TA memang akan bekerja dari rumah mulai pekan depan dan hanya sebagian ASN yang berkantor di DPR. "Ya jadi hanya boleh kegiatan terbatas, TA dirumahkan, ASN sebagian besar dirumahkan," terangnya.

(Baca juga: 4 Tenaga Ahli DPR Meninggal, Forsata Sebut Tak Ada Keterangan Kaitan Covid-19 ).

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini menambahkan, rapat yang dilakukan di DPR pun terbatas dan hanya untuk rapat-rapat yang bersifat penting. Misalnya, rapat yang menyangkut anggaran dan itu pun hanya boleh 20% dari total kehadiran yang seharusnya dari setiap komisi maupun mitra kerja dari kementerian/lembaga (K/L). "Dan batas maksimal rapat hanya boleh 2,5 jam," kata mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu.

(Lihat Infografis: 59 Negara Melarang WNI Masuk, Citra Indonesia Akan Negatif ).

Menurut Dasco, pihaknya juga akan menyosialisasikan protokol ini kepada seluruh mitra kerja DPR dari K/L agar dapat menyesuaikan diri."Surat edarannya sedang dibuat oleh Sekretaris Jenderal," pungkasnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Dorong Bioenergi, PLN...
Dorong Bioenergi, PLN EPI Siap Serap 10 Juta Ton Biomassa di 2030
Mengenal Terapi Regeneratif,...
Mengenal Terapi Regeneratif, Pendekatan Medis untuk Peremajaan dan Pemulihan Jaringan
Ombudsman Mengaku Dihalang-halangi...
Ombudsman Mengaku Dihalang-halangi saat Sidak Lapas Kelas IIA Cibinong
Berita Terkini
Roy Suryo-Dokter Tifa...
Roy Suryo-Dokter Tifa Ditangkap, Pakar Hukum: Tak Ada Tekanan dari Kubu Jokowi
Ketika Kebaikan Menjadi...
Ketika Kebaikan Menjadi Strategi: Akhir Dominasi Reward dan Punishment?
4 Keputusan Munas Kader...
4 Keputusan Munas Kader Muda NU, Dukung Muktamar ke-35 di Lirboyo hingga Tolak Zonasi AHWA
Mantan Petinggi OJK...
Mantan Petinggi OJK Ditahan Bareskrim terkait Kasus Dana Syariah Indonesia
Boni Hargens Minta Hilangkan...
Boni Hargens Minta Hilangkan Prasangka Buruk terhadap Polri
Sony Sonjaya Ungkap...
Sony Sonjaya Ungkap 41 Nama Diduga Minta Titik SPPG, Sahroni Khawatir untuk Mengelabui Penyidik
Infografis
Penyebab Kasus Covid-19...
Penyebab Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Salah Satunya Mutasi Virus
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved