Publik Ramai Bicara Darurat Militer, Wakil Panglima: Jauh dari Apa yang Kita Lakukan
Senin, 01 September 2025 - 15:53 WIB
loading...
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita buka suara ihwal ramainya publik bicara potensi pemerintah menetapkan status darurat militer imbas demo ricuh. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita buka suara ihwal ramainya publik yang bicara soal potensi pemerintah menetapkan status darurat militer imbas adanya demo berujung ricuh yang terjadi belakangan ini.
"Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Tandyo Budi Revit usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2025).
Baca juga: Panglima TNI Ajak Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Dia menegaskan bahwa TNI mengambil posisi taat konstitusi. Keberadaan TNI yang memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan.
Wakil Panglima TNI menyinggung soal perintah Presiden Prabowo Subianto yang kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk solid dan bersama-sama menangani persoalan anarkisme yang dilakukan oleh massa.
Baca juga: Soal Demo Anarkis, Hendardi: Jangan Sampai Terjadi Darurat Sipil dan Militer
"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita. Jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil," ujarnya.
"Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Tandyo Budi Revit usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2025).
Baca juga: Panglima TNI Ajak Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Dia menegaskan bahwa TNI mengambil posisi taat konstitusi. Keberadaan TNI yang memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan.
Wakil Panglima TNI menyinggung soal perintah Presiden Prabowo Subianto yang kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk solid dan bersama-sama menangani persoalan anarkisme yang dilakukan oleh massa.
Baca juga: Soal Demo Anarkis, Hendardi: Jangan Sampai Terjadi Darurat Sipil dan Militer
"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita. Jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
