Banggar DPR Nilai Pemprov DKI Tak Punya Action Plan Tangani Covid-19

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pandemi virus Corona atau Covid-19 .

Said menilai Pemprov DKI disebut tidak memiliki action planatau rencana aksi dalam menangani virus ini sehingga menelan banyak korban di sektor kesehatan, ekonomi serta sektor keuangan. “Saya menilai, mereka tidak punya action plan tentang kebijakan publik. Dampaknya, memukul banyak sektor, mulai sosial, ekonomi dan kesehatan,” kata Said di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Sebelumnya, Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5,01% atau turun 257,92 poin ke level 4.891,46 pada perdagangan, Kamis (10/9/2020). Kapitalisasi pasar pun ludes terbakar hampir Rp 300 triliun. IHSG terperosok ke zona merah setelah Pemprov DKI Jakarta mengumumkan rencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total pada Senin (14/9/2020).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) lantaran indeks yang jatuh hingga 5% pada Kamis (10/9/2020). “Saya mendukung langkah otoritas di Bursa dengan menghentikan sementara (trading halt) sebagai respons panic selling para trader di pasar bursa,” kata Said yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini. ( Baca juga: Rizal Ramli Angkat Topi untuk Jokowi, tapi Bingung Sikap Airlangga )

Dia meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection di bawah minus 7% yang diberlakukan oleh BEI, bila nyatanya berdampak pada munculnya over reaction bagi para pelaku pasar di pasar saham. Sebab kebijakan ini tidak ada benchmark-nya di otoritas bursa lainnya.

“Saya meminta OJK melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap saham-saham korporasi besar yang kemungkinan mengalami insolvent yang berdampak terhadap kelangsungan usaha mereka di sektor riil. Termasuk melakukan berbagai mitigasi dengan melakukan stress test pasar saham kita dengan skenario bila PSBB dijalankan di beberapa provinsi,” ujarnya. (Baca juga: Airlangga Sayangkan Penerapan PSBB DKI Jilid II yang Mendadak )

Said juga berharap Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kewaspadaan untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi serta tetap mendukung stabilitas di pasar SBN sebagai basis utama pembiayaan APBN.

Dia meminta pemerintah memberikan pernyataan kepada publik. Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan dan rencana rencana ke depan atas kebijakan pemerintah terutama kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19, serta capaian-capaian program pemulihan ekonomi nasional.

Langkah ini sangat penting sebagai dasar para pelaku pasar, khususnya di pasar keuangan mendapatkan kepastian tentang rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

“Saya berharap Bapak Erik Thohir selaku Ketua Tim Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ke publik agar masyarakat dan pelaku pasar bisa tenang,” tuturnya.