Jelang Muktamar, PPP Buka Peluang Munculnya Figur Baru
Kamis, 28 Agustus 2025 - 20:20 WIB
loading...
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan menggelar Muktamar pada 27-29 September 2025 di Jakarta untuk memilih Calon Ketua Umum yang baru. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) direncanakan akan menggelar Muktamar pada 27-29 September 2025 di Jakarta untuk memilih Calon Ketua Umum yang baru. Ketua DPP PPP Thobahul Aftoni mengatakan semakin banyak calon semakin bagus. Artinya, publik masih menginginkan PPP kembali ke Senayan.
"Saya rasa beberapa figur yang sudah muncul bagus semua. Seperti Husnan Bey Fanani, beliau kader tulen PPP, pernah menjadi pengurus DPP PPP, pernah menjadi Anggota DPR RI dan juga Pernah mendapatkan kepercayaan pemerintah sebagai Dubes Azarbeijan," ujarnya, Kamis (28/8/2025)
"Gus Idror Maemun juga figur yang bagus, santri atau ulama Muda putra Ulama kharismatik dan tokoh PPP KH. Maemoen Zubeir. Meskipun nama Gus Idror belum begitu familier di pusaran politik nasional," imbuh pria yang akrab disapa Toni ini.
Baca juga: Jelang Muktamar X, PPP Jakarta Dorong Mardiono Jadi Ketum 2025–2030
Di luar figur-figur internal PPP, Toni menyebut peluang tersebut masih terbuka lebar. Ia memastikan figur-figur baru akan muncul setelah undangan Muktamar disebar ke pengurus DPW dan DPC.
Toni mengatakan, terkait dengan pencalonan Plt Mardiono kembali sebagai calon Ketum, pihaknya belum mendengarkan yang bersangkutan telah mendeklarasikan secara resmi. Ia pun enggan berandai-andai.
"Entah masih malu-malu atau mau tapi malu. Hehe. Malu karena masih punya beban psikologis kegagalan PPP di Pemilu 2024," ucapnya.
Menurut Toni, terpenting bagi kader PPP di seluruh Indonesia berharap Muktamar berjalan dengan demokratis dan tidak boleh menutup peluang kepada siapapun yang ingin maju dan berhidmat di PPP.
"PPP harus terbuka. Sebagaimana mandat Mukernas II PPP pada Desember 2024 yang memutuskan bahwa PPP harus melakukan Transformasi atau Perubahan jika ingin kembali ke Parlemen pada Pemilu 2029," ujarnya.
Selain itu, Toni berharap Muktamar PPP berjalan dengan baik tidak ada pelanggaran AD/ART. Sebab, Muktamar merupakan forum konstitusional tertinggi di PPP, maka harus menjunjung tinggi aturan dan mekanisme AD/ART.
"Seluruh persoalan internal yang belum terselesaikan harus di selesaikan sebelum Muktamar digelar, agar Muktamar legitimasi Muktamar tidak tercederai," tandasnya.
"Saya rasa beberapa figur yang sudah muncul bagus semua. Seperti Husnan Bey Fanani, beliau kader tulen PPP, pernah menjadi pengurus DPP PPP, pernah menjadi Anggota DPR RI dan juga Pernah mendapatkan kepercayaan pemerintah sebagai Dubes Azarbeijan," ujarnya, Kamis (28/8/2025)
"Gus Idror Maemun juga figur yang bagus, santri atau ulama Muda putra Ulama kharismatik dan tokoh PPP KH. Maemoen Zubeir. Meskipun nama Gus Idror belum begitu familier di pusaran politik nasional," imbuh pria yang akrab disapa Toni ini.
Baca juga: Jelang Muktamar X, PPP Jakarta Dorong Mardiono Jadi Ketum 2025–2030
Di luar figur-figur internal PPP, Toni menyebut peluang tersebut masih terbuka lebar. Ia memastikan figur-figur baru akan muncul setelah undangan Muktamar disebar ke pengurus DPW dan DPC.
Toni mengatakan, terkait dengan pencalonan Plt Mardiono kembali sebagai calon Ketum, pihaknya belum mendengarkan yang bersangkutan telah mendeklarasikan secara resmi. Ia pun enggan berandai-andai.
"Entah masih malu-malu atau mau tapi malu. Hehe. Malu karena masih punya beban psikologis kegagalan PPP di Pemilu 2024," ucapnya.
Menurut Toni, terpenting bagi kader PPP di seluruh Indonesia berharap Muktamar berjalan dengan demokratis dan tidak boleh menutup peluang kepada siapapun yang ingin maju dan berhidmat di PPP.
"PPP harus terbuka. Sebagaimana mandat Mukernas II PPP pada Desember 2024 yang memutuskan bahwa PPP harus melakukan Transformasi atau Perubahan jika ingin kembali ke Parlemen pada Pemilu 2029," ujarnya.
Selain itu, Toni berharap Muktamar PPP berjalan dengan baik tidak ada pelanggaran AD/ART. Sebab, Muktamar merupakan forum konstitusional tertinggi di PPP, maka harus menjunjung tinggi aturan dan mekanisme AD/ART.
"Seluruh persoalan internal yang belum terselesaikan harus di selesaikan sebelum Muktamar digelar, agar Muktamar legitimasi Muktamar tidak tercederai," tandasnya.
(rca)
Lihat Juga :
