Mendagri Minta Pemda Jaga Inflasi Lewat Stabilitas Harga Pangan
Rabu, 27 Agustus 2025 - 16:40 WIB
loading...
A
A
A
"Inflasi harus dijaga antara 1,5% sampai 3,5%. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi 2,5% itu titik seimbang," katanya.
Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial dalam mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih dari 3%, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.
Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM, karena kenaikan harga komoditas harian bisa memicu gejolak serius di masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan Pemda menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini sebelumnya hanya digunakan untuk bencana atau keadaan darurat.
Lebih lanjut Tito mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum di daerah. "Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi Pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat," ungkapnya.
Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial dalam mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih dari 3%, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.
Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM, karena kenaikan harga komoditas harian bisa memicu gejolak serius di masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan Pemda menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini sebelumnya hanya digunakan untuk bencana atau keadaan darurat.
Lebih lanjut Tito mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum di daerah. "Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi Pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat," ungkapnya.
Lihat Juga :
