Hilman Latief: Anggaran Haji Kemenag Bakal Dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah
Rabu, 27 Agustus 2025 - 12:42 WIB
loading...
A
A
A
"Seluruh urusan haji akan bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah," tuturnya.
Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Dia mengatakan setelah Keppres terbit, maka sumber daya manusia hingga anggaran di Kemenag mulai berpindah.
Baca juga: Ada Kementerian Haji dan Umrah, Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus
"Secara normatif, ya, ada pergeseran ke kementerian yang menangani urusan haji dan umrah, tapi apakah semuanya atau tidak," katanya.
Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR .
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat pengambilan keputusan.
Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Dia mengatakan setelah Keppres terbit, maka sumber daya manusia hingga anggaran di Kemenag mulai berpindah.
Baca juga: Ada Kementerian Haji dan Umrah, Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus
"Secara normatif, ya, ada pergeseran ke kementerian yang menangani urusan haji dan umrah, tapi apakah semuanya atau tidak," katanya.
Kementerian Haji dan Umrah
Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR .
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat pengambilan keputusan.
Lihat Juga :
