Tak Responsif terhadap Pandemi COVID-19, Manajemen RNI Dinilai Perlu Dibenahi
Jum'at, 11 September 2020 - 11:05 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar meminta komisinya menyurati Kementerian BUMN untuk segera membenahi manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Foto/SINDOnews
A
A
A
Anggota Komisi VI DPR , Marwan Jafar meminta komisinya menyurati Kementerian BUMN untuk segera membenahi manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) . Menurut Marwan, manajemen PT RNI bergaya feodalistik.
Sebab, RNI tidak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat. “Saya menyarankan agar menyurati Kementerian BUMN untuk membenahi, mengoreksi, mengevaluasi manajemen RNI yang bergaya feodal. Kalau perlu menyurati presiden jika tidak ada perubahan perilaku feodalistik itu,” ujar Marwan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT RNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). (Baca juga: Jebret! Menteri Erick Prediksi Akhir Desember Jumlah Pasien Covid Bisa Tembus Setengah Juta)
Marwan awalnya menyampaikan kekecewaan terhadap PT RNI saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Pasalnya, RNI tidak bekerja secara maksimal walaupun diberi kewenangan untuk impor oleh pemerintah.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu sempat mengalami kesulitan saat hendak membeli alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. (Baca juga: Empat Orang Pulih di Qatar, Total 971 WNI Sembuh COVID-19)
“Saya kecewa dengan RNI, karena awal COVID-19 begitu sulit untuk mendapatkan alat kesehatan, pelindung diri termasuk pangan. Saya beli saja susah betul, saya mau beli saja dipimpong. Padahal mereka ini diberi kewenangan oleh negara untuk impor,” kata Marwan.
Sebab, RNI tidak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat. “Saya menyarankan agar menyurati Kementerian BUMN untuk membenahi, mengoreksi, mengevaluasi manajemen RNI yang bergaya feodal. Kalau perlu menyurati presiden jika tidak ada perubahan perilaku feodalistik itu,” ujar Marwan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT RNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). (Baca juga: Jebret! Menteri Erick Prediksi Akhir Desember Jumlah Pasien Covid Bisa Tembus Setengah Juta)
Marwan awalnya menyampaikan kekecewaan terhadap PT RNI saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Pasalnya, RNI tidak bekerja secara maksimal walaupun diberi kewenangan untuk impor oleh pemerintah.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu sempat mengalami kesulitan saat hendak membeli alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. (Baca juga: Empat Orang Pulih di Qatar, Total 971 WNI Sembuh COVID-19)
“Saya kecewa dengan RNI, karena awal COVID-19 begitu sulit untuk mendapatkan alat kesehatan, pelindung diri termasuk pangan. Saya beli saja susah betul, saya mau beli saja dipimpong. Padahal mereka ini diberi kewenangan oleh negara untuk impor,” kata Marwan.
(kri)
Lihat Juga :
