Petugas Haji Daerah Ditiadakan di RUU Haji dan Umrah
Minggu, 24 Agustus 2025 - 16:59 WIB
loading...
A
A
A
Langkah itu ditujukan agar petuvas haji bisa lebih terkoordinir dengan baik dalam melayani para jemaah.
"Supaya nanti akan terkordir dengan lebih baik, dan ada satu badan mungkin badan diklat yang akan melakukan itu semua," ujar Selly.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodir kementerian baru yang ada dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
Pernyataan ini diungkapkan Prasetyo sekaligus merespons target DPR untuk mengesahkan RUU Haji dan Umrah pada Selasa, 26 Agustus 2025. "Pasti terbit Perpres baru untuk mengakomodir Kementerian Haji dan Umrah," kata Prasetyo di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2025).
Saat ini, RUU Haji dan Umrah masih dalam tahap pembahasan di Komisi VIII DPR. "Sedang dimatangkan di DPR," ucapnya.
"Supaya nanti akan terkordir dengan lebih baik, dan ada satu badan mungkin badan diklat yang akan melakukan itu semua," ujar Selly.
Kementerian Haji dan Umrah
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodir kementerian baru yang ada dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
Pernyataan ini diungkapkan Prasetyo sekaligus merespons target DPR untuk mengesahkan RUU Haji dan Umrah pada Selasa, 26 Agustus 2025. "Pasti terbit Perpres baru untuk mengakomodir Kementerian Haji dan Umrah," kata Prasetyo di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2025).
Saat ini, RUU Haji dan Umrah masih dalam tahap pembahasan di Komisi VIII DPR. "Sedang dimatangkan di DPR," ucapnya.
Lihat Juga :
