Soroti Harga Beras Naik Terus, PDIP: Padahal Stok Bulog Tertinggi Dalam 57 Tahun Terakhir
Senin, 11 Agustus 2025 - 09:07 WIB
loading...
Anggota Komisi IV DPR dari PDIP Rokhmin Dahuri menyoroti dampak maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan petani, namun menguntungkan mafia pangan. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari PDIP Rokhmin Dahuri menyoroti dampak maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan petani, namun menguntungkan mafia pangan. Margin harga yang dibayar konsumen tidak dinikmati petani karena harga gabah tetap ditekan di kisaran Rp6.500 per kg, sementara harga beras di pasar terus naik.
"Saya mempertanyakan klaim pemerintah bahwa stok beras Bulog saat ini tertinggi dalam 57 tahun terakhir, padahal harga pasar tak kunjung turun," ujar Rokhmin, Senin (11/8/2025).
Baca juga: Bidik Tersangka Beras Oplosan, Polri: Bisa Perorangan hingga Korporasi
Sebagian besar stok beras tersebut berasal dari sisa impor pemerintahan sebelumnya sekitar 1,5 juta ton. Dia pun mendesak pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan data kepada publik. “Jujur itu sumber kebaikan. Kalau tidak jujur, itu jalan menuju kehancuran,” ucapnya.
Dia juga mempertanyakan pihak yang memerintahkan Bulog menahan distribusi beras meski kapasitas gudang penuh dan sebagian stok mulai rusak.
Menurut Rokhmin, ada indikasi saling lempar tanggung jawab antara Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian. “Kami sudah sidak ke gudang di Yogyakarta, Semarang, dan Karawang. Banyak beras mulai membusuk. Harusnya segera dilepas ke pasaran karena ini bukan uang APBN, tapi pinjaman komersial dari bank,” ujarnya.
"Saya mempertanyakan klaim pemerintah bahwa stok beras Bulog saat ini tertinggi dalam 57 tahun terakhir, padahal harga pasar tak kunjung turun," ujar Rokhmin, Senin (11/8/2025).
Baca juga: Bidik Tersangka Beras Oplosan, Polri: Bisa Perorangan hingga Korporasi
Sebagian besar stok beras tersebut berasal dari sisa impor pemerintahan sebelumnya sekitar 1,5 juta ton. Dia pun mendesak pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan data kepada publik. “Jujur itu sumber kebaikan. Kalau tidak jujur, itu jalan menuju kehancuran,” ucapnya.
Dia juga mempertanyakan pihak yang memerintahkan Bulog menahan distribusi beras meski kapasitas gudang penuh dan sebagian stok mulai rusak.
Menurut Rokhmin, ada indikasi saling lempar tanggung jawab antara Bapanas, Bulog, dan Kementerian Pertanian. “Kami sudah sidak ke gudang di Yogyakarta, Semarang, dan Karawang. Banyak beras mulai membusuk. Harusnya segera dilepas ke pasaran karena ini bukan uang APBN, tapi pinjaman komersial dari bank,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
