Anggota Komisi VII DPR Desak Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN

Namun bila Ibu Kota dan pusat pemerintahan ini dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur maka masyarakat yang berkepentingan langsung ke Ibu Kota Negara IKN yang tentunya menjadi tempat berkumpulnya semua perusahaan besar sebagai pusat perusahaan termasuk BUMN dan DPR sehingga kepentingan ke perusahanan besar, BUMN, pusat pemerintahan, dan DPR akan berpindah ke IKN

Apabila dianggap yang berkepentingan ke IKN hanya 2 juta penduduk dari yang totalnya sebenarnya di atas 10juta penduduk yang bekepentingan pasti hanya akan bisa menggunakan transportasi udara dan laut saja. Bila menggunakan transportasi udara tarif di angkutan udara apabila sebesar Rp1,5 juta maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi menuju ke IKN.

Baca juga: Letjen TNI Tandyo Budi Revita Bakal Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI

"Bila pulang pergi Rp6 triliun setiap harinya belum lagi akomodasi per harinya sebesar Rp1 juta per orang berarti total untuk 2 juta orang yang ke IKN akan bertambah sebesar Rp2 triliun per harinya untuk akomodasi. Sehingga total kebutuhan biaya untuk menuju Ibu kota Negara dan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi Rp8 triliun per harinya dan untuk satu tahun rakyat akan dikorbankan atau harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2.920 Triliun. Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila Ibu Kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan untuk melakukan perjalanan dan akomodasi dalam setahun,” ucapnya.

Belum lagi jika 2 juta penduduk yang akan menuju IKN ini akan menggunakan transportasi udara. Bila asumsi total semua pesawat yang ada di Indonesia yang saat ini beroperasi sebanyak 450 pesawat dengan kapasitas 200 penumpang, maka jika semua pesawat dipindahkan ke jalur Pulau Jawa ke IKN saja hanya dapat menampung 90.000 penumpang setiap rate.