Pakar Hukum Dorong DPR Perkuat Program Hilirisasi Nasional
Sabtu, 09 Agustus 2025 - 13:52 WIB
loading...
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional. Namun, hingga saat ini lemahnya regulasi dan kurangnya pembatasan ekspor bahan baku menyebabkan hilirisasi kurang maksimal.
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna mengatakan, situasi ini justru menyebabkan pelaku industri hilir dalam negeri kekurangan bahan baku. Sementara, keuntungan ekspor dinikmati pihak asing melalui bahan mentah bernilai tambah rendah.
Baca juga: Penyelesaian Stunting dan Jargon Hilirisasi
"DPR perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis," ujar Guru Besar Unissula Semarang ini, Sabtu (9/8/2025).
Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini memberi saran untuk DPR terkait tidak berjalannya program hilirisasi akibat tidak adanya larangan ekspor bahan baku dengan struktur formal disertai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna mengatakan, situasi ini justru menyebabkan pelaku industri hilir dalam negeri kekurangan bahan baku. Sementara, keuntungan ekspor dinikmati pihak asing melalui bahan mentah bernilai tambah rendah.
Baca juga: Penyelesaian Stunting dan Jargon Hilirisasi
"DPR perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis," ujar Guru Besar Unissula Semarang ini, Sabtu (9/8/2025).
Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini memberi saran untuk DPR terkait tidak berjalannya program hilirisasi akibat tidak adanya larangan ekspor bahan baku dengan struktur formal disertai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Lihat Juga :
