Denny JA Dukung Arahan Presiden Prabowo: Jabatan Publik adalah Pengabdian

Denny juga menjelaskan pandangannya mengenai tantiem yang sempat disalahartikan. Denny menyebut dalam sistem tata kelola korporasi dua tingkat (two-tier board) seperti di Indonesia, pemberian tantiem kepada komisaris adalah praktik yang sah dan lazim secara global. “Di banyak negara Eropa, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsi pengawasan strategis diberi tantiem,” tuturnya.

Namun, ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk menghapus tantiem sebagai bentuk transformasi moral BUMN, Denny menyatakan langsung komitmennya untuk ikut dalam barisan reformasi tersebut.

“Saya ikut memenangkan Presiden dan mendukung gagasan-gagasan besarnya. Jadi, ketika beliau bicara soal komisaris BUMN, saya ikut berdiri di barisan yang sama. Ini bukan soal uang, tapi soal arah,” papar Denny.

Denny meyakini reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada struktur atau kebijakan saja, tetapi harus menyentuh jiwa institusi dan etos pengabdian.

“Kontribusi terbaik tidak diukur dari angka yang masuk ke rekening pribadi, tapi dari nilai yang tertanam dalam sejarah negeri. Dan nilai itu hanya lahir dari kekuatan paling sunyi, tapi paling dahsyat: Power of Giving," ucapnya.