Denny JA Dukung Arahan Presiden Prabowo: Jabatan Publik adalah Pengabdian
Rabu, 06 Agustus 2025 - 14:23 WIB
loading...
Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi Denny JA menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peran komisaris BUMN. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi Denny JA menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peran komisaris BUMN. Denny menegaskan jabatan publik seharusnya dijalankan sebagai bentuk pengabdian, bukan semata-mata demi mengejar bonus atau tantiem.
“Pesan Presiden bukan sekadar kebijakan, tapi undangan moral dan spiritual. Ini panggilan hati, untuk menjadikan jabatan sebagai jalan kontribusi yang bermakna,” ujarnya, Selasa (6/8/2025).
Pernyataan ini disampaikan Denny menanggapi keputusan Presiden yang meminta agar para komisaris fokus memajukan BUMN, bukan mengejar tantiem—bonus tahunan yang biasa diberikan atas capaian kinerja perusahaan.
Baca juga: Komisaris BUMN Tak Lagi Menikmati Tantiem, Mensesneg: Tugasnya Perbaiki, Bukan Cari Bonus
Denny dikenal luas sebagai intelektual publik, konsultan politik, dan pengusaha dengan 22 perusahaan lintas sektor, mulai dari hotel, restoran, tambang, hingga teknologi AI. Denny menyebut keterlibatannya sebagai komisaris bukan karena kebutuhan finansial, melainkan sebagai bentuk nyata dari prinsip hidupnya The Power of Giving.
“Saya sudah selesai soal ekonomi. Mindset saya sekarang adalah memberi,” tegasnya, Rabu (6/8/2025).
Komitmen itu dia wujudkan melalui Denny JA Foundation, yayasan yang didirikan dengan dana abadi untuk mendukung sastra dan spiritualitas. Yayasan ini rutin menggelar festival puisi esai, memberi penghargaan kepada penulis, serta mendanai program spiritualitas di sembilan kampus.
Baca juga: Larang Komisaris BUMN dan Direksi Dapat Bonus, Danantara Menutup Celah Penyimpangan
Sejak diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi pada Juli 2025, Denny JA aktif menyampaikan gagasan dan pemikiran strategis, termasuk melalui lebih dari 20 esai seputar isu energi—dari lifting minyak, geopolitik OPEC, hingga transisi energi di era AI.
Tulisan-tulisan itu kini disusun dalam buku berjudul Make Pertamina Great Again: Minyak, Politik, dan Bisnis di Era AI. Selain itu, Denny juga kerap memberikan pidato pengarahan untuk mendorong perubahan pola pikir dan menanamkan semangat kemandirian energi nasional.
Denny juga menjelaskan pandangannya mengenai tantiem yang sempat disalahartikan. Denny menyebut dalam sistem tata kelola korporasi dua tingkat (two-tier board) seperti di Indonesia, pemberian tantiem kepada komisaris adalah praktik yang sah dan lazim secara global. “Di banyak negara Eropa, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsi pengawasan strategis diberi tantiem,” tuturnya.
Namun, ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk menghapus tantiem sebagai bentuk transformasi moral BUMN, Denny menyatakan langsung komitmennya untuk ikut dalam barisan reformasi tersebut.
“Saya ikut memenangkan Presiden dan mendukung gagasan-gagasan besarnya. Jadi, ketika beliau bicara soal komisaris BUMN, saya ikut berdiri di barisan yang sama. Ini bukan soal uang, tapi soal arah,” papar Denny.
Denny meyakini reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada struktur atau kebijakan saja, tetapi harus menyentuh jiwa institusi dan etos pengabdian.
“Kontribusi terbaik tidak diukur dari angka yang masuk ke rekening pribadi, tapi dari nilai yang tertanam dalam sejarah negeri. Dan nilai itu hanya lahir dari kekuatan paling sunyi, tapi paling dahsyat: Power of Giving," ucapnya.
“Pesan Presiden bukan sekadar kebijakan, tapi undangan moral dan spiritual. Ini panggilan hati, untuk menjadikan jabatan sebagai jalan kontribusi yang bermakna,” ujarnya, Selasa (6/8/2025).
Pernyataan ini disampaikan Denny menanggapi keputusan Presiden yang meminta agar para komisaris fokus memajukan BUMN, bukan mengejar tantiem—bonus tahunan yang biasa diberikan atas capaian kinerja perusahaan.
Baca juga: Komisaris BUMN Tak Lagi Menikmati Tantiem, Mensesneg: Tugasnya Perbaiki, Bukan Cari Bonus
Denny dikenal luas sebagai intelektual publik, konsultan politik, dan pengusaha dengan 22 perusahaan lintas sektor, mulai dari hotel, restoran, tambang, hingga teknologi AI. Denny menyebut keterlibatannya sebagai komisaris bukan karena kebutuhan finansial, melainkan sebagai bentuk nyata dari prinsip hidupnya The Power of Giving.
“Saya sudah selesai soal ekonomi. Mindset saya sekarang adalah memberi,” tegasnya, Rabu (6/8/2025).
Komitmen itu dia wujudkan melalui Denny JA Foundation, yayasan yang didirikan dengan dana abadi untuk mendukung sastra dan spiritualitas. Yayasan ini rutin menggelar festival puisi esai, memberi penghargaan kepada penulis, serta mendanai program spiritualitas di sembilan kampus.
Baca juga: Larang Komisaris BUMN dan Direksi Dapat Bonus, Danantara Menutup Celah Penyimpangan
Sejak diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi pada Juli 2025, Denny JA aktif menyampaikan gagasan dan pemikiran strategis, termasuk melalui lebih dari 20 esai seputar isu energi—dari lifting minyak, geopolitik OPEC, hingga transisi energi di era AI.
Tulisan-tulisan itu kini disusun dalam buku berjudul Make Pertamina Great Again: Minyak, Politik, dan Bisnis di Era AI. Selain itu, Denny juga kerap memberikan pidato pengarahan untuk mendorong perubahan pola pikir dan menanamkan semangat kemandirian energi nasional.
Denny juga menjelaskan pandangannya mengenai tantiem yang sempat disalahartikan. Denny menyebut dalam sistem tata kelola korporasi dua tingkat (two-tier board) seperti di Indonesia, pemberian tantiem kepada komisaris adalah praktik yang sah dan lazim secara global. “Di banyak negara Eropa, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsi pengawasan strategis diberi tantiem,” tuturnya.
Namun, ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk menghapus tantiem sebagai bentuk transformasi moral BUMN, Denny menyatakan langsung komitmennya untuk ikut dalam barisan reformasi tersebut.
“Saya ikut memenangkan Presiden dan mendukung gagasan-gagasan besarnya. Jadi, ketika beliau bicara soal komisaris BUMN, saya ikut berdiri di barisan yang sama. Ini bukan soal uang, tapi soal arah,” papar Denny.
Denny meyakini reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada struktur atau kebijakan saja, tetapi harus menyentuh jiwa institusi dan etos pengabdian.
“Kontribusi terbaik tidak diukur dari angka yang masuk ke rekening pribadi, tapi dari nilai yang tertanam dalam sejarah negeri. Dan nilai itu hanya lahir dari kekuatan paling sunyi, tapi paling dahsyat: Power of Giving," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
