Sejumlah Pertimbangan Perluasan Monitoring Kemanan Siber di BSSN

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki sejumlah fokus proyek utama dalam periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin hingga 2024. Di antaranya, memperluas visibilitas atau monitoring kemanan siber di Tanah Air.

(Baca juga: Ancaman Hoaks Terhadap Kedaulatan NKRI di Dunia Siber)

Mulai dari perluasan monitoring ISP (internet service provider) dan NAP (network access point) hingga pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

(Baca juga: Pakar Sebut Serangan Siber Disponsori Negara Terus Alami Peningkatan)

"Pertimbangannya adalah jumlah total penyelenggara telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berjumlah kurang lebih 408 ISP dan 46 NAP (network access point)," kata Sekretaris Utama (Sestama) BSSN Syahrul Mubarak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

"Pada 2019, BSSN telah memiliki visibilitas kemanan siber melalui hasil monitoring keamanan siber pada 10 NAP dan 26 ISP dengan total kapasitas trafik 90 gigabyte per second," tambahnya.

Menurut Syahrul, hal ini perlu ditingkatkan lagi dengan harapan minimal 10-20% dari trafic system internet di indonesia serta, seluruh sistem elektronik pengguna yang berkaitan dengan sektor pemerintah, ekonomi digital dan infrastruktur critcial nasional. Masuk ke dalam lingkup pemonitoran guna memperoleh visibilitas terhadap kondisi aktual keamanan siber di Indonesia.

"Atas dasar tersebut, proses pentahapan perluasan cakupan area monitoring nasional terbagi ke dalam beberapa tahapan. Pertama, 2020 ditargetkan fokus perluasan area di wilayah yang memliki penetrasi pengguna internet tertinggi yakni Jakarta," ucapnya.

"2021 wilayah yang memiliki penetrasi pengguna internet kedua di 5 kota, 2022 dengan penetrasi pengguna intrenet ketiga di 12 kota, 2023 di 16 kota. Selain memperoleh visibilitas meluas dan penyeluruh, ini bersifat fleksibel mengingat kondisi pandemi," sambungnya.

Kemudian, sambung Syahrul, focus major project selanjutnya yaitu pembangunan CSIRT. Dalam menyikapi ancaman siber, BSSN telah membentuk CSIRT sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia. CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden kemanan siber.

"CSIRT terdiri atas CSIRT nasional atau pusopkamsinas pusat operasi kemanan siber nasional. Kemudian CSIRT sektoral pada sektor pemerintahan, IKN dan privat, serta CSIRT organisasi," paparnya.

Di tahun 2020, Syahrul menjelaskan, akan dibentuk 15 CSIRT yang tersebar di K/L dan daerah. Kemudian di tahun 2021 ditargetkan sebanyak 25 CSIRT yang tersebar di K/L dan daerah. Untuk 2022 ditargetkan 27 CSIRT, 2023 sebanyak 27 CSIRT dan 2024 ditargetkan sebanyak 20 CSIRT yang tersebar juga di K/L dan daerah.

Namun, dia menambahkan, pada 2020 ini BSSN mendapatkan pemotongan anggaran akrena pandemi Covid-19 sebesar 52% dari alokasi Rp2,20 triliun. Sehingga alokasi BSSN di 2020 ini menjadi Rp1,061 triliun.

"Penghematan anggaran ini sangat menyulitkan khususnya dalam menjalankan khususnya proyek-proyek nasional BSSN, khususnya untuk mencapai kinerja di 2020," ungkapnya.