Menguatkan Digitalisasi Polri: Layanan Modern, Rakyat Terlayani
Jum'at, 01 Agustus 2025 - 21:40 WIB
loading...
Transformasi digital di tubuh Polri kembali menjadi sorotan dalam diskusi panel interaktif yang digelar Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Transformasi digital di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan dalam diskusi panel interaktif bertema “Transformasi Digital Institusi Polri : Menjawab Tantangan dan Kredibilitas”. Diskusi digelar Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari kalangan penulis, aktivis Papua, dan jurnalis, serta diikuti antusias mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus. Diskusi dibuka dengan pemaparan Ali Sadikin, penulis buku dan pemerhati kebijakan publik.
Baca juga: Kapolri Serahkan Penghargaan Apresiasi Kreasi Polri Presisi untuk Negeri
Dia menyoroti digitalisasi di tubuh Polri haruslah berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan transparansi. “Teknologi tidak boleh menjadi penghalang justru harus menjadi jembatan antara institusi negara dan rakyat,” ujar Ali.
Ali menekankan pentingnya integrasi data, pelaporan daring yang efisien, dan layanan berbasis kecerdasan buatan sebagai pilar masa depan kepolisian.
Zaid, aktivis muda Papua memberikan pandangan kritis mengenai kesenjangan digital antarwilayah. Program digitalisasi Polri mesti menjangkau daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak memunculkan ketimpangan keadilan hukum.
“Transformasi tidak akan berhasil jika konektivitas internet saja belum merata, apalagi akses masyarakat terhadap informasi hukum,” kata Zaid.
Deni, jurnalis senior dari Jakarta menuturkan kepercayaan publik terhadap Polri masih sangat bergantung pada konsistensi dalam pelayanan dan penegakan hukum. Program digital seperti virtual police station, dashboard ETLE, dan platform pengaduan online perlu disempurnakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Wajah digital Polri harus benar-benar mencerminkan nilai Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” kata Deni.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan kritis dari mahasiswa dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Beberapa peserta menyoroti bahwa penggunaan anggaran besar untuk pengadaan perangkat digital dan robotik di tubuh Polri harus dievaluasi berdasarkan efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon Jasn menegaskan digitalisasi Polri adalah keniscayaan, tetapi harus dirancang dengan pendekatan partisipatif. “Transformasi digital harus melibatkan rakyat sebagai pusat layanan. Ketika rakyat merasa dilayani, saat itu pula kepercayaan dibangun,” ucapnya.
JAN juga menyampaikan pentingnya kesiapan Polri dalam menghadapi ancaman kejahatan global, seperti penipuan digital lintas negara, perdagangan manusia daring, dan serangan siber yang semakin kompleks.
Masukan dari berbagai pihak juga menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan bagi anggota Polri agar melek teknologi dan mampu merespons cepat aduan masyarakat. Sistem meritokrasi dan keterbukaan informasi diharapkan menjadi bagian dari reformasi struktural dalam tubuh kepolisian. “Teknologi tanpa integritas hanya akan melahirkan birokrasi digital yang tumpul,” ujar moderator diskusi.
JAN menyatakan bahwa hasil diskusi ini akan dirangkum sebagai rekomendasi publik kepada Mabes Polri dan instansi terkait. “Kami mendorong Polri menjadikan masukan dari diskusi ini sebagai vitamin untuk berbenah, bukan ancaman,” katanya.
Diskusi ditutup dengan seruan agar Polri terus memperkuat komitmennya dalam transformasi digital yang adil, transparan, dan menjangkau seluruh masyarakat. JAN mendukung Polri sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi ancaman global di era digital. Kolaborasi antara institusi, masyarakat, dan teknologi diyakini akan menjadi fondasi bagi kepolisian modern yang tangguh dan terpercaya.
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari kalangan penulis, aktivis Papua, dan jurnalis, serta diikuti antusias mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus. Diskusi dibuka dengan pemaparan Ali Sadikin, penulis buku dan pemerhati kebijakan publik.
Baca juga: Kapolri Serahkan Penghargaan Apresiasi Kreasi Polri Presisi untuk Negeri
Dia menyoroti digitalisasi di tubuh Polri haruslah berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan transparansi. “Teknologi tidak boleh menjadi penghalang justru harus menjadi jembatan antara institusi negara dan rakyat,” ujar Ali.
Ali menekankan pentingnya integrasi data, pelaporan daring yang efisien, dan layanan berbasis kecerdasan buatan sebagai pilar masa depan kepolisian.
Zaid, aktivis muda Papua memberikan pandangan kritis mengenai kesenjangan digital antarwilayah. Program digitalisasi Polri mesti menjangkau daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak memunculkan ketimpangan keadilan hukum.
“Transformasi tidak akan berhasil jika konektivitas internet saja belum merata, apalagi akses masyarakat terhadap informasi hukum,” kata Zaid.
Deni, jurnalis senior dari Jakarta menuturkan kepercayaan publik terhadap Polri masih sangat bergantung pada konsistensi dalam pelayanan dan penegakan hukum. Program digital seperti virtual police station, dashboard ETLE, dan platform pengaduan online perlu disempurnakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Wajah digital Polri harus benar-benar mencerminkan nilai Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” kata Deni.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan kritis dari mahasiswa dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Beberapa peserta menyoroti bahwa penggunaan anggaran besar untuk pengadaan perangkat digital dan robotik di tubuh Polri harus dievaluasi berdasarkan efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon Jasn menegaskan digitalisasi Polri adalah keniscayaan, tetapi harus dirancang dengan pendekatan partisipatif. “Transformasi digital harus melibatkan rakyat sebagai pusat layanan. Ketika rakyat merasa dilayani, saat itu pula kepercayaan dibangun,” ucapnya.
JAN juga menyampaikan pentingnya kesiapan Polri dalam menghadapi ancaman kejahatan global, seperti penipuan digital lintas negara, perdagangan manusia daring, dan serangan siber yang semakin kompleks.
Masukan dari berbagai pihak juga menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan bagi anggota Polri agar melek teknologi dan mampu merespons cepat aduan masyarakat. Sistem meritokrasi dan keterbukaan informasi diharapkan menjadi bagian dari reformasi struktural dalam tubuh kepolisian. “Teknologi tanpa integritas hanya akan melahirkan birokrasi digital yang tumpul,” ujar moderator diskusi.
JAN menyatakan bahwa hasil diskusi ini akan dirangkum sebagai rekomendasi publik kepada Mabes Polri dan instansi terkait. “Kami mendorong Polri menjadikan masukan dari diskusi ini sebagai vitamin untuk berbenah, bukan ancaman,” katanya.
Diskusi ditutup dengan seruan agar Polri terus memperkuat komitmennya dalam transformasi digital yang adil, transparan, dan menjangkau seluruh masyarakat. JAN mendukung Polri sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi ancaman global di era digital. Kolaborasi antara institusi, masyarakat, dan teknologi diyakini akan menjadi fondasi bagi kepolisian modern yang tangguh dan terpercaya.
(jon)
Lihat Juga :
