Wali Kota Bengkulu Soroti Tantangan di Era Digital, Ajak Media Bermitra dengan Pemerintah
Kamis, 31 Juli 2025 - 16:54 WIB
loading...
Wali Kota Bengkulu soroti tantangan media di era digital, ajak media bermitra dengan pemerintah. Ilustrasi/Dok Sindo
A
A
A
JAKARTA - Di tengah perubahan zaman yang kian cepat, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengajak media untuk beradaptasi dan tetap menjalankan peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, transformasi digital telah mengubah lanskap media secara drastis, dan hal ini menuntut semua pihak, termasuk pemerintah, untuk menyesuaikan diri.
"Kita mesti beradaptasi dengan lingkungan. Zamannya sudah berubah. Media harus jadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah," ujar Dedy saat berbicara dalam Forum Diskusi Media yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Kamis (31/7/2025).
Ia menambahkan bahwa meskipun kini banyak media bermunculan, tidak semua mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara utuh dan berimbang. Dedy juga menyoroti fenomena menyusutnya surat kabar cetak yang dulunya menjadi tumpuan utama informasi publik.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Publisher Rights, Dorong Ekosistem Media yang Adil dan Berkelanjutan
"Surat kabar kini hanya beberapa saja yang tersisa. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Kami masih sangat membutuhkan media mainstream yang independen, yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara utuh," katanya.
Menurutnya, media hari ini, khususnya media daring, kerap mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik karena mengejar kecepatan dan popularitas. Ia menilai, masa depan media tidak bisa dilepaskan dari kemitraan yang sehat dengan pemerintah, bukan dalam konteks intervensi, tetapi dalam bingkai kolaborasi membangun kepercayaan publik.
"Manakala media dan pemerintah berhadapan, yang muncul justru pertanyaan "Kami dapat apa?" Ini tidak sehat. Media ke depan harus menjadi mitra strategis pemerintah, bukan hanya sekadar pengawas, tetapi juga penghubung," tegas Dedy.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, ia juga mengakui bahwa tantangan anggaran menjadi isu krusial, termasuk dalam menjalin hubungan dengan media. "Tantangan lainnya adalah melakukan pengetatan anggaran dan itu berimbas ke semua lini, termasuk kerja sama media. Kami pun menyesuaikan. Kalau tidak, kami bisa ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dedy menyampaikan keprihatinan atas hilangnya romantisme sejarah media di masa lalu. "Romantisme sejarah media rasanya sulit terulang kembali. Tapi kita tetap bisa membangun masa depan yang sehat antara media dan pemerintah, asal ada saling percaya dan menghargai fungsi masing-masing."
"Kita mesti beradaptasi dengan lingkungan. Zamannya sudah berubah. Media harus jadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah," ujar Dedy saat berbicara dalam Forum Diskusi Media yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Kamis (31/7/2025).
Ia menambahkan bahwa meskipun kini banyak media bermunculan, tidak semua mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara utuh dan berimbang. Dedy juga menyoroti fenomena menyusutnya surat kabar cetak yang dulunya menjadi tumpuan utama informasi publik.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Publisher Rights, Dorong Ekosistem Media yang Adil dan Berkelanjutan
"Surat kabar kini hanya beberapa saja yang tersisa. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Kami masih sangat membutuhkan media mainstream yang independen, yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara utuh," katanya.
Menurutnya, media hari ini, khususnya media daring, kerap mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik karena mengejar kecepatan dan popularitas. Ia menilai, masa depan media tidak bisa dilepaskan dari kemitraan yang sehat dengan pemerintah, bukan dalam konteks intervensi, tetapi dalam bingkai kolaborasi membangun kepercayaan publik.
"Manakala media dan pemerintah berhadapan, yang muncul justru pertanyaan "Kami dapat apa?" Ini tidak sehat. Media ke depan harus menjadi mitra strategis pemerintah, bukan hanya sekadar pengawas, tetapi juga penghubung," tegas Dedy.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, ia juga mengakui bahwa tantangan anggaran menjadi isu krusial, termasuk dalam menjalin hubungan dengan media. "Tantangan lainnya adalah melakukan pengetatan anggaran dan itu berimbas ke semua lini, termasuk kerja sama media. Kami pun menyesuaikan. Kalau tidak, kami bisa ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dedy menyampaikan keprihatinan atas hilangnya romantisme sejarah media di masa lalu. "Romantisme sejarah media rasanya sulit terulang kembali. Tapi kita tetap bisa membangun masa depan yang sehat antara media dan pemerintah, asal ada saling percaya dan menghargai fungsi masing-masing."
(zik)
Lihat Juga :
