Ide Cak Imin soal Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat Berpotensi Kangkangi Konstitusi
Sabtu, 26 Juli 2025 - 07:02 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, Cak Imin ingin agar ada dua pola tentang pemilihan kepala daerah. Pertama, gubernur ditunjuk pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
"Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," ujar Cak Imin seusai Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, hasil pertemuan Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa kali musyawarah nasional (munas) memerintahkan kepada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua kesimpulan. Pertama, semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.
"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom. Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat," tuturnya.
Maka itu, kata dia, harus ada jalan efektif berkaitan pemilihan kepala daerah, yakni gubernur ditunjuk pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih rakyat melalui DPRD.
"Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," ujar Cak Imin seusai Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, hasil pertemuan Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa kali musyawarah nasional (munas) memerintahkan kepada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua kesimpulan. Pertama, semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.
"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom. Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat," tuturnya.
Maka itu, kata dia, harus ada jalan efektif berkaitan pemilihan kepala daerah, yakni gubernur ditunjuk pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih rakyat melalui DPRD.
(zik)
Lihat Juga :
