Bongkar Praktik Mahar Politik Pencalonan Kepala Daerah
Kamis, 10 September 2020 - 09:02 WIB
loading...
A
A
A
Selama periode Desember 2002 hingga Oktober 2019 jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebanyak 119 orang. Dari jumlah itu 47 (39,4%) di antaranya terjaring melalui operasi tangkap tangan. Dengan masih maraknya praktik mahar di pilkada kali ini, publik tidak bisa berharap akan lahir banyak pemimpin berkualitas dan berintegritas yang bisa membawa kemajuan bagi daerah.
Evaluasi Menyeluruh
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, saat ini banyak keluhan soal perkembangan demokrasi di Tanah Air yang disebut makin pragmatis, liar, liberal, dan tidak terkendali. Itu antara lain ditandai dengan maraknya politik uang di pilkada.
“Kalau seperti ini kita sulit membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Ternyata Tidur Bisa Cegah Alzheimer)
Untuk mengakhiri praktik politik menyimpang itu, dia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk elite parpol perlu mengevaluasi diri masing-masing. “Evaluasinya, lepaskan kepentingan jangka pendek golongan, harus melihat kepentingan lebih luas, jangka panjang, agar peradaban demokrasi kita meningkat. Kita kan harus menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.
Jimly juga menyoroti model pencalonan di pilkada, yaitu parpol berkoalisi mengusung calon. Menurut dia, kalau hajatannya pemilihan presiden wajar jika dibentuk koalisi parpol karena nanti akan ada pembentukan kabinet setelah pemerintahan terbentuk.
Anggota koalisi parpol ini nantinya akan berbagi jabatan di kabinet. Namun, di pilkada tidak ada pembentukan kabinet sehingga parpol seharusnya tidak diperlukan. “Bahayanya nanti ketika terpilih yang dibagi oleh kepala daerah ini adalah proyek-proyek,” ujarnya. (Lihat videonya: Jokowi Minta Semua Pihak Merancang Pembinaan Atlet)
Evaluasi Menyeluruh
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, saat ini banyak keluhan soal perkembangan demokrasi di Tanah Air yang disebut makin pragmatis, liar, liberal, dan tidak terkendali. Itu antara lain ditandai dengan maraknya politik uang di pilkada.
“Kalau seperti ini kita sulit membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Ternyata Tidur Bisa Cegah Alzheimer)
Untuk mengakhiri praktik politik menyimpang itu, dia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk elite parpol perlu mengevaluasi diri masing-masing. “Evaluasinya, lepaskan kepentingan jangka pendek golongan, harus melihat kepentingan lebih luas, jangka panjang, agar peradaban demokrasi kita meningkat. Kita kan harus menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.
Jimly juga menyoroti model pencalonan di pilkada, yaitu parpol berkoalisi mengusung calon. Menurut dia, kalau hajatannya pemilihan presiden wajar jika dibentuk koalisi parpol karena nanti akan ada pembentukan kabinet setelah pemerintahan terbentuk.
Anggota koalisi parpol ini nantinya akan berbagi jabatan di kabinet. Namun, di pilkada tidak ada pembentukan kabinet sehingga parpol seharusnya tidak diperlukan. “Bahayanya nanti ketika terpilih yang dibagi oleh kepala daerah ini adalah proyek-proyek,” ujarnya. (Lihat videonya: Jokowi Minta Semua Pihak Merancang Pembinaan Atlet)
Lihat Juga :
