Jokowi Mestinya Batalkan Omnibus Law Kalau Konsisten Prioritaskan Covid-19

JAKARTA - Konsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam apa yang disebut sebagai perang terhadap pandemi Covid-19 justru dikritik Rocky Gerung . Pengamat sosial politik itu menilai kebijakan Jokowi kerap berubah, mengindikasikan bahwa apa yang direncanakan tidak dikaji secara matang.

Terakhir, pernyataan Jokowi yang meminta agar jajarannya menomorsatukan kesehatan ketimbang ekonomi dalam penanganan Covid-19. Pernyataan ini merespons perkembangan kasus Covid-19 secara nasional, khususnya di DKI Jakarta yang kian memburuk.

”Kita kasih plus point untuk Pak Jokowi, bahwa memang tidak mungkin bertumbuh kalau Covid ini masih ada. Karena itu kita harus berantas Covid dulu,” ujar Rocky dalam video yang diunggah saluran youtube Rocky Gerung, Selasa (8/9/2020).

(Baca: Din Syamsuddin, Rocky Gerung dkk Bentuk Koalisi Selamatkan Indonesia)

Akan tetapi, pertanyaan Jokowi tersebut dianggap belum cukup. Dalam berjudul Inkonsistensi Pres1den Meningkatkan 1munitas Rakyat tersebut, Rocky menantang konsistensi Jokowi bila benar-benar memprioritaskan kesehatan ketimbang ekonomi.

”Kalau itu yang jadi point (kesehatan), kalau sekarang dia konsisten, mestinya dia batalkan omnibus law. Kan omnibus law itu mengambil porsi Covid-19 untuk relaksasi ekonomi, insentif bisnis dan segala macam,” kata aktivis yang juga dikenal ahli filsafat itu.

(Baca: Peserta Pilkada Kumpulkan Massa, Jokowi Tegaskan Protokol Kesehatan Tidak Bisa Ditawar)

Menurut Rocky, inilah inkonsistensi Jokowi. Dia melihat bahwa ada yang tidak beres dari cara berpikir Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya. Di satu sisi dia memuji keinginan Jokowi untuk menyelesaikan Covid-19. Sayangnya di sisi lain, Jokowi meminta omnibus law menjadi peralatan utama untuk menyelamatkan ekonomi.

”Jadi kayak dokter bedah. Dia udah bedah dulu perut pasiennya, baru tanya ini sakitnya apa ya? Kan begitu. Saya terus terang tidak mengerti, ya kita tonton saja,” ujar dia.