Menanti Langkah Wapres Gibran Menyelesaikan Konflik Papua

Indonesia harus memberikan contoh di dunia internasional sebagai negara yang dapat menyesaikan konflik vertikal dalam negeri dengan cara dialog damai, bukan dengan menggunakan kekuatan senjata, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden SBY dan Wapres JK dalam menyelesaikan kasus GAM di Aceh, yakni lewat Perjanjian Helsinki.

Rencana penunjukan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, sebagaimana penjelasan Menteri Kordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, membawa secercah harapan akan perdamaian di Papua. Namun, publik banyak yang meragukan kemampuan Wapres Gibran dalam merintis proses perdamaian di Papua, mengingat Wapres Gibran memiliki jam terbang terbatas dalam pemerintahan dan pengalaman politik.

Gibran berbeda dengan JK, yang sejak menjadi mahasiswa di Unhas Makasar, telah menjadi aktivis kampus memiliki pengaruh politik yang dibangun dari bawah, dari HMI dan berbagai organisasi politik dan kemanusiaan. JK berpengalaman berulang kali menduduki jabatan di pemerintahan. JK juga memiliki kemampuan komunikasi dan lobi yang luar biasa. Ini bisa dilihat saat berhasil mendamaikan kelompok yang bertikai di Ambon, Poso, dan Aceh.

Baca Juga: Gibran Ditugaskan Prabowo Tangani Papua, Jokowi: Wapres Harus Siap

Rencana penunjukan Wapres Gibran dalam menyelesaikan permasalahan di Papua di satu sisi menunjukkan Presiden Prabowo mempercayai kemampuannya dalam menyelesaikan permasahan bangsa yang terbilang rumit. Namun, satu sisi lainnya tugas ini bisa jadi adalah ujian kepada Wapres Gibran apakah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan dapat mendamaikan konflik di Papua.

Jika Wapres Gibran berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, terutama menyelesaikan permasalahan gerakan separatis OPM, rumor yang merendahkan kemampuan Wapres Giran dalam memimpin negara Indonesia yang sangat multikultural terbantahkan. Sebaliknya, jika Wapres Gibran gagal menyelesaikan masalah Papua, terutama menghentikan konflik, stigma publik akan semakin kuat bahwa Wapres Gibran terlalu muda, belum memiliki jam terbang yang cukup untuk memimpin negara sebesar Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, dan sejarah konflik yang panjang.

Konflik di Papua mestinya ditangani secara serius, fokus, dan terencana. Kalau tidak, membuka kemungkinan Papua ke depan akan seperti Timor timur, merdeka dari Indonesia. Berbagai negara besar sejak lama memiliki kepentingan untuk menguasai Papua, mengingat Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki kedudukan geo politik yang strategis.

Presiden Soekarno, Jenderal AH Nasution, dan Adam Malik lihai memainkan isu dalam diplomasi internasional, memanfaatkan momentum Perang Dingin antara dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Rusia. Kalau tidak, mungkinPapua sudah menjadi negara merdeka atau Papua menjadi bagian dari Belanda dan Australia.

Tulisan hasil observasi dari peneliti Australia Herbert Feith menyatakan, saat konflik perebutan Irian Barat (Papua) lagi memanas, Australia sangat menginginkan Irian Barat yang saat itu dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Australia. Dari aspek geopolitik, Australia yang dikuasai oleh ras kulit putih merasa tidak nyaman bertetangga langsung dengan Indonesia. Bergabungnya Irian Barat ke wilayah Indonesia, menyebaban Australia merasa terancam dari aspek keamanan kawasan.