Kelanjutan IKN, Partai NasDem Rekomendasi Dua Kebijakan Realistis
Jum'at, 18 Juli 2025 - 16:41 WIB
loading...
A
A
A
“Dengan berkantornya wakil presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” terang Wakil Ketua DPR ini.
Kedua, jika IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota negara maka perlu moratorium sementara, sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Langkah ini akan menghentikan ketidakpastian status IKN dan memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” bebernya. Baca juga: Badan Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp16,13 Triliun untuk Tahun 2026
NasDem juga menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan IKN dengan efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal negara. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN.
”Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran,” tandasnya. Hadir juga dalam kesempatan itu Sekjen DPP NasDem Hermawi Taslim, Bendum DPP NasDem Ahmad Sahroni, Anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor B Laiskodat serta fungsionaris DPP lainnya.
Kedua, jika IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota negara maka perlu moratorium sementara, sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. Langkah ini akan menghentikan ketidakpastian status IKN dan memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” bebernya. Baca juga: Badan Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp16,13 Triliun untuk Tahun 2026
NasDem juga menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan IKN dengan efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal negara. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN.
”Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran,” tandasnya. Hadir juga dalam kesempatan itu Sekjen DPP NasDem Hermawi Taslim, Bendum DPP NasDem Ahmad Sahroni, Anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor B Laiskodat serta fungsionaris DPP lainnya.
(poe)
Lihat Juga :
