Kelanjutan IKN, Partai NasDem Rekomendasi Dua Kebijakan Realistis
Jum'at, 18 Juli 2025 - 16:41 WIB
loading...
Partai NasDem memberikan rekomendasi resmi terkait keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. NasDem mengusulkan dua arah kebijakan alternatif yang realistis. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Partai NasDem secara resmi menyoroti keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. NasDem menilai pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dievaluasi secara menyeluruh, seiring dinamika kondisi fiskal dan politik nasional saat ini.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memberikan dua opsi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, guna menjawab ketidakpastian status dan arah pembangunan IKN . “Partai NasDem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,” ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/25)
Diketahui, dalam tahap pertama (2020–2024) pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan perkantoran lembaga eksekutif. Selain itu, tercatat pula investasi murni dari swasta dan BUMN senilai Rp 58,41 triliun. Tahap kedua pembangunan IKN (2025–2028) diproyeksikan memerlukan tambahan anggaran Rp 48,8 triliun. Baca juga: PSK Menjamur di IKN, Cak Imin: Waduh Gawat, Gawat, Gawat
Namun, NasDem memberi catatan serius, terutama belum adanya Keputusan Presiden mengenai pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) UU No 3/2022. “Keputusan Presiden tentang Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat (2) UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara,” urainya.
Selain itu, pemerintah juga masih dalam proses penapisan ulang strategi pembangunan. Alhasil belum dapat memastikan jadwal dan rincian pemindahan ASN dan kementerian/lembaga ke IKN.
Partai NasDem mengusulkan dua arah kebijakan alternatif yang realistis. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara maka harus segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas.
Kemudian, mengaktifkan infrastruktur yang telah dibangun dengan menempatkan wakil presiden serta kementerian/lembaga seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas sebagai pionir. Pemerataan pembangunan nasional, termasuk Indonesia Timur dan Papua, diharapkan bisa lebih cepat melalui kehadiran Wakil Presiden di IKN.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memberikan dua opsi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, guna menjawab ketidakpastian status dan arah pembangunan IKN . “Partai NasDem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,” ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/25)
Diketahui, dalam tahap pertama (2020–2024) pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan perkantoran lembaga eksekutif. Selain itu, tercatat pula investasi murni dari swasta dan BUMN senilai Rp 58,41 triliun. Tahap kedua pembangunan IKN (2025–2028) diproyeksikan memerlukan tambahan anggaran Rp 48,8 triliun. Baca juga: PSK Menjamur di IKN, Cak Imin: Waduh Gawat, Gawat, Gawat
Namun, NasDem memberi catatan serius, terutama belum adanya Keputusan Presiden mengenai pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) UU No 3/2022. “Keputusan Presiden tentang Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat (2) UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara,” urainya.
Selain itu, pemerintah juga masih dalam proses penapisan ulang strategi pembangunan. Alhasil belum dapat memastikan jadwal dan rincian pemindahan ASN dan kementerian/lembaga ke IKN.
Partai NasDem mengusulkan dua arah kebijakan alternatif yang realistis. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara maka harus segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas.
Kemudian, mengaktifkan infrastruktur yang telah dibangun dengan menempatkan wakil presiden serta kementerian/lembaga seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas sebagai pionir. Pemerataan pembangunan nasional, termasuk Indonesia Timur dan Papua, diharapkan bisa lebih cepat melalui kehadiran Wakil Presiden di IKN.
Lihat Juga :
