Bareskrim Bongkar Tambang Batu Bara Ilegal di IKN, Rugikan Negara Rp5,7 Triliun
Kamis, 17 Juli 2025 - 22:36 WIB
loading...
Dittipider Bareskrim Polri mengungkap kegiatan penambangan batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Foto: Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Dittipider Bareskrim Polri mengungkap kegiatan penambangan batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kegiatan penambangan ilegal yang telah berlangsung sejak 2016 dinilai merugikan negara mencapai Rp5,7 triliun.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, perhitungan kerugian negara berasal dari hilangnya batu bara sejak 2016 sebesar Rp3,5 triliun. Sementara, kerugian juga disebabkan adanya kerusakan hutan seluas 4.236,69 hektare sebesar Rp2,2 triliun.
Baca juga: Nunggak PNPB, Kemenkeu Blokir Perusahaan Tambang Batu Bara
"Biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 mencapai Rp3,5 triliun, kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektare mencapai Rp2,2 triliun," ujar Nunung dalam konferensi pers, Kamis (17/7/2025).
Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya aktivitas kontainer mencurigakan yang dikirim dari Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Kontainer itu ternyata memuat batu bara hasil penambangan ilegal.
"Dokumen tersebut (pengiriman batu bara) digunakan seolah-olah batu bara berasal dari penambangan resmi atau pemegang IUP," katanya.
Dalam perkara ini, polisi menangkap dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka yakni YH, CH, dan MH. Polisi juga menyita 351 kontainer berisi batu bara.
YH merupakan sosok penjual batu bara dari penambangan ilegal, sementara CH merupakan sosok yang membantu YH. Adapun MH merupakan sosok yang membeli batu bara hasil penambangan ilegal.
Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, perhitungan kerugian negara berasal dari hilangnya batu bara sejak 2016 sebesar Rp3,5 triliun. Sementara, kerugian juga disebabkan adanya kerusakan hutan seluas 4.236,69 hektare sebesar Rp2,2 triliun.
Baca juga: Nunggak PNPB, Kemenkeu Blokir Perusahaan Tambang Batu Bara
"Biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 mencapai Rp3,5 triliun, kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektare mencapai Rp2,2 triliun," ujar Nunung dalam konferensi pers, Kamis (17/7/2025).
Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya aktivitas kontainer mencurigakan yang dikirim dari Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Kontainer itu ternyata memuat batu bara hasil penambangan ilegal.
"Dokumen tersebut (pengiriman batu bara) digunakan seolah-olah batu bara berasal dari penambangan resmi atau pemegang IUP," katanya.
Dalam perkara ini, polisi menangkap dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka yakni YH, CH, dan MH. Polisi juga menyita 351 kontainer berisi batu bara.
YH merupakan sosok penjual batu bara dari penambangan ilegal, sementara CH merupakan sosok yang membantu YH. Adapun MH merupakan sosok yang membeli batu bara hasil penambangan ilegal.
Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.
(jon)
Lihat Juga :
