Eksistensi E-Commerce dan Kinerja Inflasi
Kamis, 17 Juli 2025 - 06:39 WIB
loading...
A
A
A
Ada eliminasi rantai distribusi secara signifikan. Juga tidak perlu lagi membayar sewa toko fisik, gaji karyawan tambahan, atau biaya promosi konvensional yang relatif mahal. Efisiensi inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen.
Kedua, e-commerce memudahkan konsumen membandingkan harga dan kualitas barang dengan cepat. Di sinilah kekuatan digital benar-benar bekerja, informasi menjadi murah dan instan. Konsumen tidak lagi ‘terjebak’ pada pilihan terbatas di toko fisik terdekat, melainkan bisa menjelajahi berbagai produk dari banyak penjual dengan harga yang lebih bersaing.
Persaingan yang ketat ini memaksa pelaku usaha menjaga harga tetap rendah agar bisa bertahan di pasar. Fenomena ini dikenal sebagai “amazon effect”. Yang juga penting digarisbawahi ialah sejatinya sistem pembayaran digital turut memperlancar arus transaksi.
Hadirnya pembayaran non tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), e-money, m-banking dan metode pembayaran non tunai lainnya membuat konsumen lebih nyaman berbelanja online. Kemudahan ini mempercepat adopsi e-commerce oleh masyarakat luas dan masif, termasuk pelaku UMKM yang sebelumnya mungkin enggan masuk ke dunia digital.
Namun, ada satu sisi menarik yang kerap luput dari perhatian, yaitu potensi bias dalam pengukuran inflasi akibat pergeseran belanja dari offline ke online. Konsumen yang beralih ke e-commerce cenderung menemukan harga lebih murah, tapi jika data inflasi masih mengandalkan harga di pasar tradisional, maka bisa jadi angka inflasi yang tercatat lebih tinggi daripada kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Hasil kajian Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa ada bias perhitungan inflasi sekitar 0,2 persen hingga 0,8 persen akibat perbedaan harga antara pasar online dan offline. Artinya, sebagian “kenaikan harga” yang kita baca di berita mungkin tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat digital.
Bukan berarti e-commerce tanpa tantangan. Ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi penghalang utama, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Data menunjukkan bahwa mayoritas transaksi e-commerce masih terpusat di Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 79 persen dari total transaksi nasional.
Sementara Sumatera hanya sekitar 12 persen, dan kawasan timur Indonesia hanya 9 persen. Maknanya manfaat e-commerce sebagai penekan inflasi belum merata. Selain itu rantai pasok barang yang tersedia di e-commerce masih didominasi di pulau Jawa.
Sehingga biaya distribusi untuk memenuhi permintaan masyarakat di wilayah tengah dan timur Indonesia akan bertambah. Akibatnya harga di tingkat konsumen akhir (end user) semakin tinggi dan mengakibatkan inflasi semakin merangkak naik.
Kita perlu mengakui bahwa daya tekan inflasi dari e-commerce bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam dan instan. Ia memerlukan prasyarat, listrik yang stabil, koneksi internet yang cepat, keterampilan digital masyarakat yang mumpuni, serta hadirnya kebijakan pemerintah yang afirmatif dan mendukung.
Kedua, e-commerce memudahkan konsumen membandingkan harga dan kualitas barang dengan cepat. Di sinilah kekuatan digital benar-benar bekerja, informasi menjadi murah dan instan. Konsumen tidak lagi ‘terjebak’ pada pilihan terbatas di toko fisik terdekat, melainkan bisa menjelajahi berbagai produk dari banyak penjual dengan harga yang lebih bersaing.
Persaingan yang ketat ini memaksa pelaku usaha menjaga harga tetap rendah agar bisa bertahan di pasar. Fenomena ini dikenal sebagai “amazon effect”. Yang juga penting digarisbawahi ialah sejatinya sistem pembayaran digital turut memperlancar arus transaksi.
Hadirnya pembayaran non tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), e-money, m-banking dan metode pembayaran non tunai lainnya membuat konsumen lebih nyaman berbelanja online. Kemudahan ini mempercepat adopsi e-commerce oleh masyarakat luas dan masif, termasuk pelaku UMKM yang sebelumnya mungkin enggan masuk ke dunia digital.
Namun, ada satu sisi menarik yang kerap luput dari perhatian, yaitu potensi bias dalam pengukuran inflasi akibat pergeseran belanja dari offline ke online. Konsumen yang beralih ke e-commerce cenderung menemukan harga lebih murah, tapi jika data inflasi masih mengandalkan harga di pasar tradisional, maka bisa jadi angka inflasi yang tercatat lebih tinggi daripada kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Hasil kajian Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa ada bias perhitungan inflasi sekitar 0,2 persen hingga 0,8 persen akibat perbedaan harga antara pasar online dan offline. Artinya, sebagian “kenaikan harga” yang kita baca di berita mungkin tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat digital.
Bukan berarti e-commerce tanpa tantangan. Ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi penghalang utama, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Data menunjukkan bahwa mayoritas transaksi e-commerce masih terpusat di Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 79 persen dari total transaksi nasional.
Sementara Sumatera hanya sekitar 12 persen, dan kawasan timur Indonesia hanya 9 persen. Maknanya manfaat e-commerce sebagai penekan inflasi belum merata. Selain itu rantai pasok barang yang tersedia di e-commerce masih didominasi di pulau Jawa.
Sehingga biaya distribusi untuk memenuhi permintaan masyarakat di wilayah tengah dan timur Indonesia akan bertambah. Akibatnya harga di tingkat konsumen akhir (end user) semakin tinggi dan mengakibatkan inflasi semakin merangkak naik.
Kita perlu mengakui bahwa daya tekan inflasi dari e-commerce bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam dan instan. Ia memerlukan prasyarat, listrik yang stabil, koneksi internet yang cepat, keterampilan digital masyarakat yang mumpuni, serta hadirnya kebijakan pemerintah yang afirmatif dan mendukung.
Lihat Juga :
