Hikmahbudhi Minta Dirjen Bimas Buddha Lakukan Reformasi Birokrasi
Minggu, 13 Juli 2025 - 16:55 WIB
loading...
Hikmahbudhi meminta Ditjen Bimas Buddha melakukan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) meminta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dirjen Bimas Buddha) melakukan pembenahan, reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan.
Hal itu dbahas dalam dialog terbuka yang diselenggarakan Hikmahbudhi. Dalam dialog tersebut, Hikmahbudhi memberikan beberapa poin untuk perbaikan di Dirjen Bimas Buddha. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan agama Buddha di Indonesia.
Ketua Umum PP Hikmahbudhi Candra Aditya Nugraha, menyampaikan ucapan terima kasih atas sikap kesatria Dirjen Bimas Buddha yang berani hadir di tengah-tengah kegiatan. Hikmahbudhi sebagai mitra kritis dan sebagai cek and balance harus mengambil peran aktif atas kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Baca juga: Hikmahbudhi Serukan Semua Pihak Jaga Kelestarian Candi Borobudur
"Mahasiswa hadir sebagai agen of control dan agen of change harus menjadi tonggak perbaikan pelayanan umat serta menjadi garda terdepan dalam mengontrol kebijakan," ungkap Candra, Minggu (13/7/2025).
Hal itu dbahas dalam dialog terbuka yang diselenggarakan Hikmahbudhi. Dalam dialog tersebut, Hikmahbudhi memberikan beberapa poin untuk perbaikan di Dirjen Bimas Buddha. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan agama Buddha di Indonesia.
Ketua Umum PP Hikmahbudhi Candra Aditya Nugraha, menyampaikan ucapan terima kasih atas sikap kesatria Dirjen Bimas Buddha yang berani hadir di tengah-tengah kegiatan. Hikmahbudhi sebagai mitra kritis dan sebagai cek and balance harus mengambil peran aktif atas kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Baca juga: Hikmahbudhi Serukan Semua Pihak Jaga Kelestarian Candi Borobudur
"Mahasiswa hadir sebagai agen of control dan agen of change harus menjadi tonggak perbaikan pelayanan umat serta menjadi garda terdepan dalam mengontrol kebijakan," ungkap Candra, Minggu (13/7/2025).
Lihat Juga :
