Indonesia Bisa Bebas dari Middle Income Trap jika Jalankan Transformasi Birokrasi
Jum'at, 11 Juli 2025 - 10:58 WIB
loading...
A
A
A
Dia memperkenalkan konsep epta helix dalam buku tersebut, yaitu pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.
“Dalam buku ini, saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut dia, birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat.
“Dia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari layanan paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” ungkapnya.
Dirut Antam Achmad Ardianto menuturkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah middle income trap yang memerlukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
"Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun," ucapnya.
Presidium MN KAHMI mewakili kalangan pengusaha Soetomo menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan birokrasi untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
“Dalam buku ini, saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut dia, birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat.
“Dia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari layanan paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” ungkapnya.
Dirut Antam Achmad Ardianto menuturkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah middle income trap yang memerlukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
"Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun," ucapnya.
Presidium MN KAHMI mewakili kalangan pengusaha Soetomo menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan birokrasi untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
Lihat Juga :
