Fadli Zon: Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli
Jum'at, 11 Juli 2025 - 00:12 WIB
loading...
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan uji publik hasil penulisan ulang sejarah Indonesia mulai 20 Juli 2025. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan uji publik hasil penulisan ulang sejarah Indonesia mulai 20 Juli 2025.Penulisan ulang sejarah tersebut dilakukan oleh sejumlah sejarahwan.
"Jadi, nanti kita akan melaksanakan uji publik, ya, kalau tidak salah, sudah ada schedule-nya itu mulai tanggal 20-an Juli. Ya, pada bulan Juli ini juga," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam uji publik ini, Kementeriannya akan melibatkan sejarawan sampai DPR. Terlebih, kata dia, DPR sendiri telah membentuk tim supervisi.
Baca juga: Fadli Zon Keukeuh Teruskan Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Kita Uji Publik
"Termasuk dari kalangan sejarawan, apalagi DPR memang tugas utamanya, salah satunya adalah pengawasan supervisi," ujarnya.
Fadli turut mengapresiasi DPR membentuk tim supervisi yang melibatkan Komisi III dan Komisi X DPR. Sementara itu, dia mempercayakan kepada tim sejarawan yang terlibat dalam penulisan sejarah ini untuk menindaklanjuti hasil uji publik.
"Itu kan yang menulis sejarawan. Jadi biar mereka yang, kan bukan birokrasi Kementerian Kebudayaan yang menulis. Ini kan sejarawan-sejarawan," katanya.
"Jadi, nanti kita akan melaksanakan uji publik, ya, kalau tidak salah, sudah ada schedule-nya itu mulai tanggal 20-an Juli. Ya, pada bulan Juli ini juga," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam uji publik ini, Kementeriannya akan melibatkan sejarawan sampai DPR. Terlebih, kata dia, DPR sendiri telah membentuk tim supervisi.
Baca juga: Fadli Zon Keukeuh Teruskan Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Kita Uji Publik
"Termasuk dari kalangan sejarawan, apalagi DPR memang tugas utamanya, salah satunya adalah pengawasan supervisi," ujarnya.
Fadli turut mengapresiasi DPR membentuk tim supervisi yang melibatkan Komisi III dan Komisi X DPR. Sementara itu, dia mempercayakan kepada tim sejarawan yang terlibat dalam penulisan sejarah ini untuk menindaklanjuti hasil uji publik.
"Itu kan yang menulis sejarawan. Jadi biar mereka yang, kan bukan birokrasi Kementerian Kebudayaan yang menulis. Ini kan sejarawan-sejarawan," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
