Tarif Swab Test Semua Rumah Sakit Akan Distandardisasi
loading...
Pemerintah akan melakukan standarisasi tarif swab test di seluruh rumah sakit (RS), khususnya RS swasta yang terlalu meningkatkan margin keuntungan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Banyak pihak mengeluhkan tarif tes usap atau swab test untuk Covid-19 sangat mahal dan tidak terjangkau masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan melakukan standarisasi tarif swab test di seluruh rumah sakit (RS), khususnya RS swasta yang terlalu meningkatkan margin keuntungan.
Hal ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2021. “Ada beberapa pertanyaan tentang penanganan darurat, tentang swab test gratis. Penyelenggaraan testing sudah kita tingkatkan Maret, hanya 1 laboratorium Covid tapi sekarang sudah 300 laboratorium dan sebagian didukung barang-barangnya oleh pemerintah sebagian besar oleh BNPB,” Kata Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi dalam RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: Update Corona: Bertambah 3.307 Kasus, Jumlah Pasien Positif 203.342 Orang)
Dody menjelaskan, dari 300 laboratoium itu sebagiannya merupakan milik pemerintah pusat, labkesda dan juga RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). Sehingga, jika melakukan tes Covid-19 di laboratorium tersebut semestinya gratis atau tanpa biaya. “Apabila kita laksanakan di laboratorium ini mestinya gratis, nggak ada alasan membiayai,” terangnya.
Karena, kata Dody, laboratorium mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Ada dua skema bantuan yakni pertama, peralatannya dibelikan alat PCR atau mesin ekstraksi otomatis karena, laboratorium yang lama tidak memiliki mesin ekstraksi. Pemerintah membelikan mesin ekstraksi otomatis itu semenjak kasus positif Covid terus meningkat. Kedua, pemerintah juga membantu pembiayaan jasa pengetesan. “Kami juga bantu penyediaan jasa testing, ada 5 perusahaan yang kami bantu perbesar kapasitas laboratorium itu,” ungkap Dody. (Baca juga: Angka Kesembuhan COVID-19 di Jawa-Bali Capai 74,85%)
Menurut Dody, dari jumlah 2,4 juta pengetesan, sebagian besar dilakukan di laboratorium yang sudah ada dan kecil dari perusahaan yang sudah ada. “Jadi, kalau pengen gratis ke lab-lab itu,” imbuhnya.
Namun, Dody mengaku, persoalannya adalah RS swasta menetapkan tarif yang mahal sekali. Dia mengakui RS swasta ini memang RS komersial tetapi, mereka terlalu meningkatkan margin keuntungannya. Karena itu, saat ini BNPB tengah mempersiapkan standar biaya swab test untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Saat ini kita sedang siapkan standar biaya untuk RS swasta, kami sedang siapkan jadi mungkin nanti Kepala BNPB akan berikan saran ke Menkes (Menteri Kesehatan) plafon maksimalnya sekian,” jelas Dody.
Bahkan, Dody menambahkan, sebenarnya BNPB sudah memiliki standar harga swab test yang hanya menghabiskan total biaya kurang dari Rp 500.000. Jadi, RS swasta tinggal menyesuaikan margin keuntungannya. “Kami sudah punya baseline harga sebenarnya di bawah Rp 500.000, kalau di RS swasta tinggal ditambah margin keuntungan yang wajar,” sarannya.
Hal ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2021. “Ada beberapa pertanyaan tentang penanganan darurat, tentang swab test gratis. Penyelenggaraan testing sudah kita tingkatkan Maret, hanya 1 laboratorium Covid tapi sekarang sudah 300 laboratorium dan sebagian didukung barang-barangnya oleh pemerintah sebagian besar oleh BNPB,” Kata Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi dalam RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: Update Corona: Bertambah 3.307 Kasus, Jumlah Pasien Positif 203.342 Orang)
Dody menjelaskan, dari 300 laboratoium itu sebagiannya merupakan milik pemerintah pusat, labkesda dan juga RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). Sehingga, jika melakukan tes Covid-19 di laboratorium tersebut semestinya gratis atau tanpa biaya. “Apabila kita laksanakan di laboratorium ini mestinya gratis, nggak ada alasan membiayai,” terangnya.
Karena, kata Dody, laboratorium mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Ada dua skema bantuan yakni pertama, peralatannya dibelikan alat PCR atau mesin ekstraksi otomatis karena, laboratorium yang lama tidak memiliki mesin ekstraksi. Pemerintah membelikan mesin ekstraksi otomatis itu semenjak kasus positif Covid terus meningkat. Kedua, pemerintah juga membantu pembiayaan jasa pengetesan. “Kami juga bantu penyediaan jasa testing, ada 5 perusahaan yang kami bantu perbesar kapasitas laboratorium itu,” ungkap Dody. (Baca juga: Angka Kesembuhan COVID-19 di Jawa-Bali Capai 74,85%)
Menurut Dody, dari jumlah 2,4 juta pengetesan, sebagian besar dilakukan di laboratorium yang sudah ada dan kecil dari perusahaan yang sudah ada. “Jadi, kalau pengen gratis ke lab-lab itu,” imbuhnya.
Namun, Dody mengaku, persoalannya adalah RS swasta menetapkan tarif yang mahal sekali. Dia mengakui RS swasta ini memang RS komersial tetapi, mereka terlalu meningkatkan margin keuntungannya. Karena itu, saat ini BNPB tengah mempersiapkan standar biaya swab test untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Saat ini kita sedang siapkan standar biaya untuk RS swasta, kami sedang siapkan jadi mungkin nanti Kepala BNPB akan berikan saran ke Menkes (Menteri Kesehatan) plafon maksimalnya sekian,” jelas Dody.
Bahkan, Dody menambahkan, sebenarnya BNPB sudah memiliki standar harga swab test yang hanya menghabiskan total biaya kurang dari Rp 500.000. Jadi, RS swasta tinggal menyesuaikan margin keuntungannya. “Kami sudah punya baseline harga sebenarnya di bawah Rp 500.000, kalau di RS swasta tinggal ditambah margin keuntungan yang wajar,” sarannya.
(cip)
Explore More