Jutaan Orang Ingin Punya Anak Tapi Tidak Bisa Membangun Keluarga yang Diinginkan
Jum'at, 04 Juli 2025 - 19:09 WIB
loading...
Deputi Pengendalian Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto bersama Hassan Mohtashami dari United Nations Population Fund (UNFPA). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Jutaan orang tidak bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan. Tapi, bukan karena mereka tidak ingin menjadi orang tua, hambatan ekonomi dan sosial menjadi penghalang.
Hal tersebut adalah temuan kunci dari laporan Situasi Kependudukan Dunia/State of World Population Report (SWP) 2025 yang berjudul “Krisis fertilitas sesungguhnya: membangun kekuatan individu untuk mengambil keputusan reproduksi di dunia yang terus berubah”.
Mengambil data dari penelitian akademis baru dari survei oleh UNFPA/YouGov di 14 negara yang menjadi tempat tinggal lebih dari sepertiga penduduk global termasuk Indonesia, laporan ini menemukan bahwa 1 dari 5 orang secara global memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.
Baca juga: Kepala Daerah Perlu Dievaluasi Jika Tidak Paham Dampak Ledakan Penduduk
Dari 1015 responden di Indonesia yang disasar oleh survei yang dilakukan secara online itu, pemicu utamanya adalah biaya membesarkan anak yang tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, perumahan, kekhawatiran tentang situasi dunia, dan tidak adanya pasangan yang sesuai.
Gabungan antara ketidakstabilan ekonomi dan norma yang mendiskriminasi gender berperan dalam permasalah ini, menurut laporan SWP ini. “Krisis fertilitas sesungguhnya bukanlah soal orang yang tidak ingin punya anak, melainkan banyak yang ingin punya anak tapi tidak mampu,” kata Hassan Mohtashami, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia Representative pada press briefing SWP 2025 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
“Laporan ini menemukan bahwa dari responden yang disurvei, lebih dari 70% orang ingin punya dua anak atau lebih. Untuk meresponsnya, kita harus merespons pada apa yang dibutuhkan individu dalam membuat pilihan fertilitas mereka, seperti cuti melahirkan, layanan fertilitas yang terjangkau, dan lingkungan yang mendukung,” sambungnya.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng menegaskan bahwa peran Kemendukbangga/BKKBN adalah memastikan pembangunan keluarga yang berkualitas dan pembangunan kependudukan yang fokus pada manusia.
Pemerintah sudah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan yang kemudian dioperasionalisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 5 tahunan dimana akan implementasi dalam bentuk Rencana Aksi per tahun.
"Laporan SWP menjadi masukan dari kebijakan kependudukan. Pemerintah juga sudah memiliki strategi dan program dalam mengoptimalkan layanan KB, kesehatan ibu dan anak, angkatan kerja perempuan, serta kesejahteraan keluarga seperti Quick Wins Kemendukbangga yang di antaranya ada Taman Asuh Sayang Anak," kata Bonivasius.
Hal tersebut adalah temuan kunci dari laporan Situasi Kependudukan Dunia/State of World Population Report (SWP) 2025 yang berjudul “Krisis fertilitas sesungguhnya: membangun kekuatan individu untuk mengambil keputusan reproduksi di dunia yang terus berubah”.
Mengambil data dari penelitian akademis baru dari survei oleh UNFPA/YouGov di 14 negara yang menjadi tempat tinggal lebih dari sepertiga penduduk global termasuk Indonesia, laporan ini menemukan bahwa 1 dari 5 orang secara global memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.
Baca juga: Kepala Daerah Perlu Dievaluasi Jika Tidak Paham Dampak Ledakan Penduduk
Dari 1015 responden di Indonesia yang disasar oleh survei yang dilakukan secara online itu, pemicu utamanya adalah biaya membesarkan anak yang tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, perumahan, kekhawatiran tentang situasi dunia, dan tidak adanya pasangan yang sesuai.
Gabungan antara ketidakstabilan ekonomi dan norma yang mendiskriminasi gender berperan dalam permasalah ini, menurut laporan SWP ini. “Krisis fertilitas sesungguhnya bukanlah soal orang yang tidak ingin punya anak, melainkan banyak yang ingin punya anak tapi tidak mampu,” kata Hassan Mohtashami, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia Representative pada press briefing SWP 2025 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
“Laporan ini menemukan bahwa dari responden yang disurvei, lebih dari 70% orang ingin punya dua anak atau lebih. Untuk meresponsnya, kita harus merespons pada apa yang dibutuhkan individu dalam membuat pilihan fertilitas mereka, seperti cuti melahirkan, layanan fertilitas yang terjangkau, dan lingkungan yang mendukung,” sambungnya.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng menegaskan bahwa peran Kemendukbangga/BKKBN adalah memastikan pembangunan keluarga yang berkualitas dan pembangunan kependudukan yang fokus pada manusia.
Pemerintah sudah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan yang kemudian dioperasionalisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 5 tahunan dimana akan implementasi dalam bentuk Rencana Aksi per tahun.
"Laporan SWP menjadi masukan dari kebijakan kependudukan. Pemerintah juga sudah memiliki strategi dan program dalam mengoptimalkan layanan KB, kesehatan ibu dan anak, angkatan kerja perempuan, serta kesejahteraan keluarga seperti Quick Wins Kemendukbangga yang di antaranya ada Taman Asuh Sayang Anak," kata Bonivasius.
Lihat Juga :
