Jutaan Orang Ingin Punya Anak Tapi Tidak Bisa Membangun Keluarga yang Diinginkan
Jum'at, 04 Juli 2025 - 19:09 WIB
loading...
A
A
A
Sebesar 13% responden pernah mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan masa ketika mereka ingin memiliki anak tetapi merasa tidak mampu. Meskipun Indonesia memiliki angka kehamilan yang tidak direncanakan terendah dari negara-negara lainnya, permasalahan ketidakmampuan untuk memiliki anak di saat yang diinginkan tetap menjadi tantangan.
Sebanyak 14% responden mengatakan mereka tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan karena mereka tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan yang cocok. Di Indonesia, hanya 4% yang menyebutkan kurangnya pasangan (yang cocok) sebagai hambatan untuk memiliki anak.
Terdata, 18% pernah mengalami situasi di mana mereka tidak dapat mengakses layanan medis atau kesehatan yang terkait dengan kontrasepsi atau prokreasi. Di Indonesia, 17% pernah mengalami situasi di mana mereka tidak dapat mengakses layanan medis atau kesehatan yang terkait dengan kontrasepsi atau prokreasi.
UNFPA mendorong pemberdayaaan masyarakat agar dapat membuat keputusan reproduksi secara bebas. Termasuk dengan berinvestasi pada perumahan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, cuti melahirkan, dan berbagai layanan kesehatan reproduksi serta informasi yang dapat diandalkan. UNFPA juga mendorong masyarakat untuk mengatasi ketimpangan gender yang memperlemah pilihan fertilitas.
Termasuk norma tempat kerja yang mendorong perempuan untuk keluar dari pekerjaan; Kurangnya cuti berbayar bagi laki-laki yang fleksibel dan stigma terhadap ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan anak; Kurangnya layanan pengasuhan anak yang terjangkau; Pembatasan hak reproduksi, termasuk kontrasepsi dan layanan fertilitas; dan sikap gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan muda, yang berkontribusi terhadap pilihan untuk melajang.
Kombinasi langkah-langkah ekonomi, sosial, dan politik yang disesuaikan di setiap negara dibutuhkan untuk membantu masyarakat membentuk keluarga yang mereka inginkan. Ketika para pembuat kebijakan mempertimbangkan cara menavigasi dinamika kependudukan yang berubah, UNFPA siap mendukung mereka dalam memahami tantangan yang mereka hadapi, dan merancang solusi yang akan memastikan hak dan pilihan bagi semua orang.
Akses laporan UNFPA “Krisis kesuburan yang sesungguhnya: Mengejar agensi reproduksi di dunia yang terus berubah” bisa dilihat di laman UNFPA.
Laporan SWP mengangkat isu-isu tersebut ke arus utama, dan mengeksplorasi berbagai tantangan serta peluang yang dihadirkannya bagi pembangunan internasional.
Sebanyak 14% responden mengatakan mereka tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan karena mereka tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan yang cocok. Di Indonesia, hanya 4% yang menyebutkan kurangnya pasangan (yang cocok) sebagai hambatan untuk memiliki anak.
Terdata, 18% pernah mengalami situasi di mana mereka tidak dapat mengakses layanan medis atau kesehatan yang terkait dengan kontrasepsi atau prokreasi. Di Indonesia, 17% pernah mengalami situasi di mana mereka tidak dapat mengakses layanan medis atau kesehatan yang terkait dengan kontrasepsi atau prokreasi.
Keputusan Reproduksi Dilakukan secara Bebas
Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa respons yang terlalu simplistik atau mengkondisikan penaikan atau penurunan angka kelahiran – seperti bonus bayi atau target kesuburan – sebagian besar tidak efektif dan dapat melanggar hak asasi manusia.UNFPA mendorong pemberdayaaan masyarakat agar dapat membuat keputusan reproduksi secara bebas. Termasuk dengan berinvestasi pada perumahan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, cuti melahirkan, dan berbagai layanan kesehatan reproduksi serta informasi yang dapat diandalkan. UNFPA juga mendorong masyarakat untuk mengatasi ketimpangan gender yang memperlemah pilihan fertilitas.
Termasuk norma tempat kerja yang mendorong perempuan untuk keluar dari pekerjaan; Kurangnya cuti berbayar bagi laki-laki yang fleksibel dan stigma terhadap ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan anak; Kurangnya layanan pengasuhan anak yang terjangkau; Pembatasan hak reproduksi, termasuk kontrasepsi dan layanan fertilitas; dan sikap gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan muda, yang berkontribusi terhadap pilihan untuk melajang.
Kombinasi langkah-langkah ekonomi, sosial, dan politik yang disesuaikan di setiap negara dibutuhkan untuk membantu masyarakat membentuk keluarga yang mereka inginkan. Ketika para pembuat kebijakan mempertimbangkan cara menavigasi dinamika kependudukan yang berubah, UNFPA siap mendukung mereka dalam memahami tantangan yang mereka hadapi, dan merancang solusi yang akan memastikan hak dan pilihan bagi semua orang.
Akses laporan UNFPA “Krisis kesuburan yang sesungguhnya: Mengejar agensi reproduksi di dunia yang terus berubah” bisa dilihat di laman UNFPA.
Tentang Laporan Situasi Kependudukan Dunia
Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWP) merupakan publikasi tahunan utama UNFPA. Diterbitkan setiap tahun sejak 1978. Laporan ini menyoroti berbagai isu yang muncul di bidang kependudukan dan kesehatan seksual dan reproduksi.Laporan SWP mengangkat isu-isu tersebut ke arus utama, dan mengeksplorasi berbagai tantangan serta peluang yang dihadirkannya bagi pembangunan internasional.
(rca)
Lihat Juga :