Anggota Komisi XI DPR Soroti Defisit APBN 2025
Rabu, 02 Juli 2025 - 17:11 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP menyoroti defisit dalam APBN 2025. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP menyoroti defisit dalam APBN 2025. Akibatnya, kebutuhan untuk menarik utang pun ikut meningkat.
Dolfie menyatakan keheranannya karena meskipun ada upaya efisiensi anggaran yang ditargetkan bisa menghemat APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kenyataannya defisit justru diproyeksikan membengkak menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% dari PDB. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan defisit hanya sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
"Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya nambah," kata Dolfie dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dikutip Rabu (2/7/2025).
Baca juga: Pesan Prabowo buat Pegawai BUMN: Kerja Efisien dan Hentikan Semua Kebocoran
Dolfie mengungkapkan kegelisahannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp134,9 triliun, tanpa meminta persetujuan dari DPR.
"Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju," ujar Dolfie.
Baca juga: Aturan Baru Biaya Perjalanan Dinas dari Sri Mulyani, Penginapan Menteri Sampai Rp9,3 Juta/Malam
Dolfie menyatakan keheranannya karena meskipun ada upaya efisiensi anggaran yang ditargetkan bisa menghemat APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kenyataannya defisit justru diproyeksikan membengkak menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% dari PDB. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan defisit hanya sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
"Ini belum diceritakan kenapa tidak jadi dihemat, malah utangnya nambah," kata Dolfie dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dikutip Rabu (2/7/2025).
Baca juga: Pesan Prabowo buat Pegawai BUMN: Kerja Efisien dan Hentikan Semua Kebocoran
Dolfie mengungkapkan kegelisahannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp134,9 triliun, tanpa meminta persetujuan dari DPR.
"Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati karena amanat UU, APBN itu harus efisien, setuju," ujar Dolfie.
Baca juga: Aturan Baru Biaya Perjalanan Dinas dari Sri Mulyani, Penginapan Menteri Sampai Rp9,3 Juta/Malam
Lihat Juga :
