Pengamat: Politik Identitas Selalu Terjadi dalam Pilkada

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 baru memasuki tahap pembukaan, yakni pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon). Namun, sejumlah pihak mewanti-wanti para kandidat untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kampanye nanti.

Pengamat Politik, Idil Akbar mengatakan politik identitas itu selalu menempatkan orang lain berbeda dari dirinya. Dia mengutip pernyataan Buya Syafii Ma’arif yang menyebut tiga komponen politik identitas di Indonesia itu agama, etnis, dan ideologi politik. Jadi SARA merupakan bagian dari politik identitas. (Baca juga: Cegah Isu Politik Identitas, Paslon Pilkada Harus Bisa Beradu Program dan Gagasan)

Dia mengungkapkan dalam setiap gelaran pilkada, politik identitas itu selalu terjadi. Beberapa elite politik selalu menyatakan politik identitas itu mengancam nasionalisme, persatuan, dan keindonesiaan. Namun, politik identitas itu tidak bisa dihilangkan dan suatu keniscayaan.

“Itu kemudian oleh berbagai kalangan, seperti pemangku kepentingan dan para kandidat selalu menempatkan diri pada posisi yang berpotensi mendapatkan dukungan. Makanya, kemudian yang banyak disampaikan soal identitas. Contohnya, ada beberapa calon dari suku tertentu, dia akan mencoba mengkapitalisasi keidentitasan sehingga suku tersebut cenderung memilihnya,” tuturnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (8/9/2020).

Penggunaan politik identitas ini akan membuat bahasan tidak beranjak dari faktor sosiologis. Para kandidat seharusnya beradu visi, misi, dan platform bukan mengedepankan keterikatan sosiologis, sejarah, keluarga, kesukuan, agama, dan sebagainya.