Anggota Komisi VI DPR Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Pelayanan Publik
Senin, 23 Juni 2025 - 19:42 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyebut pentingnya peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan. Foto/istimewa
A
A
A
BEKASI - Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyebut pentingnya peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan. Sebab dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama.
Hal itu dikatakan Labib dalam Program School of Political Leadership for Local Leaders yang diselenggarakan Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Rumah Perubahan di Rumah Perubahan, Bekasi, pada 19–20 Juni 2025.
Mengusung tema “Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil”, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala daerah dan perangkatnya dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis integritas.
Baca juga: Ini Aturan yang Tak Boleh Dilakukan Para Kepala Daerah selama Retret di IPDN
“Kepala daerah hari ini harus jadi pemimpin yang terus belajar. Dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama. Kapasitas adaptif, baik dalam berpikir maupun dalam mengambil keputusan adalah kunci bagi keberhasilan pemerintahan lokal,” ujarnya, Senin (23/6/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan era digital dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. “Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,”ungkapnya.
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menekankan pentingnya investasi dalam kapasitas kepemimpinan daerah sebagai langkah strategis menghadapi krisis tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Profil Brigjen TNI Agus Widodo, Jenderal Kopassus yang Ditunjuk Jadi Dirjen Strahan Kemhan.
Neni memastikan, DEEP Indonesia melalui Program School of Political Leadership, berkomitmen menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan relevan dengan tantangan kekinian.
“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses upgrading pemimpin daerah agar siap menghadapi era digital, tekanan publik, dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Kita ingin mendorong agar Lamongan naik kelas, bukan hanya dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga dalam pola pikir kepemimpinan dan tata kelola pemerintahannya. Transformasi itu harus dimulai dari diri, dari budaya organisasi, dan dari keberanian mengambil keputusan yang berdampak,” ujarnya.
Neni pun berharap melalui School of Political Leadership menjadi pemantik lahirnya pemimpin daerah yang lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, krisis legitimasi publik, dan kebutuhan inovasi dalam pelayanan masyarakat.
“School of Political Leadership adalah bentuk ikhtiar kolektif agar pemerintahan daerah tidak hanya adaptif, tapi juga berintegritas dan berdampak langsung bagi rakyat,” ucapnya.
Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan yang menjadi Prof. Rhenald Kasali menjelaskan, sejatinya pemimpin hari ini bukan hanya tentang intuisi namun juga bagaimana kemampuan seorang pemimpin membaca pola dan data,
“Pemimpin daerah harus memahami algoritma sosial, pola perubahan publik, dan logika digital governance jika ingin tetap relevan dan dipercaya,” ujarnya.
Kegiatan School of Political Leadership for Local Leaders ratusan peserta turut mengikuti berbagai materi yang disampaikan oleh Dekan Fikom Unpad Prof. Dadang Rahmat Hidayat, Peneliti BRIN Prof. Firman Noor, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK Wawan Wardiana dan anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib yang menunjukkan komitmen dalam mendorong kualitas kepemimpinan daerah.
Hal itu dikatakan Labib dalam Program School of Political Leadership for Local Leaders yang diselenggarakan Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Rumah Perubahan di Rumah Perubahan, Bekasi, pada 19–20 Juni 2025.
Mengusung tema “Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil”, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala daerah dan perangkatnya dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis integritas.
Baca juga: Ini Aturan yang Tak Boleh Dilakukan Para Kepala Daerah selama Retret di IPDN
“Kepala daerah hari ini harus jadi pemimpin yang terus belajar. Dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama. Kapasitas adaptif, baik dalam berpikir maupun dalam mengambil keputusan adalah kunci bagi keberhasilan pemerintahan lokal,” ujarnya, Senin (23/6/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan era digital dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. “Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,”ungkapnya.
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menekankan pentingnya investasi dalam kapasitas kepemimpinan daerah sebagai langkah strategis menghadapi krisis tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Profil Brigjen TNI Agus Widodo, Jenderal Kopassus yang Ditunjuk Jadi Dirjen Strahan Kemhan.
Neni memastikan, DEEP Indonesia melalui Program School of Political Leadership, berkomitmen menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan relevan dengan tantangan kekinian.
“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses upgrading pemimpin daerah agar siap menghadapi era digital, tekanan publik, dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Kita ingin mendorong agar Lamongan naik kelas, bukan hanya dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga dalam pola pikir kepemimpinan dan tata kelola pemerintahannya. Transformasi itu harus dimulai dari diri, dari budaya organisasi, dan dari keberanian mengambil keputusan yang berdampak,” ujarnya.
Neni pun berharap melalui School of Political Leadership menjadi pemantik lahirnya pemimpin daerah yang lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, krisis legitimasi publik, dan kebutuhan inovasi dalam pelayanan masyarakat.
“School of Political Leadership adalah bentuk ikhtiar kolektif agar pemerintahan daerah tidak hanya adaptif, tapi juga berintegritas dan berdampak langsung bagi rakyat,” ucapnya.
Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan yang menjadi Prof. Rhenald Kasali menjelaskan, sejatinya pemimpin hari ini bukan hanya tentang intuisi namun juga bagaimana kemampuan seorang pemimpin membaca pola dan data,
“Pemimpin daerah harus memahami algoritma sosial, pola perubahan publik, dan logika digital governance jika ingin tetap relevan dan dipercaya,” ujarnya.
Kegiatan School of Political Leadership for Local Leaders ratusan peserta turut mengikuti berbagai materi yang disampaikan oleh Dekan Fikom Unpad Prof. Dadang Rahmat Hidayat, Peneliti BRIN Prof. Firman Noor, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK Wawan Wardiana dan anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib yang menunjukkan komitmen dalam mendorong kualitas kepemimpinan daerah.
(cip)
Lihat Juga :
