Lawan Corona, DPR Dukung Penambahan Dana BNPB Rp3,3 Triliun
Lawan Corona, DPR Dukung Penambahan Dana BNPB Rp3,3 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR mendukung usulan penambahan dana siap pakai (DSP/on call) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp3,3 triliun untuk penanganan wabah Corona dan operasional BNPB.
Dukungan itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Virtual Komisi VIII DPR dengan Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Senin (6/4/2020).
“Komisi VIII DPR dapat memahami usulan penambahan anggaran dana siap pakai (DSP) Tahun 2020 sebesar Rp 3.300.000.000 untuk penanganan Covid-19 dan anggaran operasional BNPB,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan raker.
Nantinya, kata Wakil Ketua Umum PAN itu, Komisi VIII DPR akan meminta pertanggungjawaban Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Komisi VIII DPR terkait penggunaan DSP tambahan tersebut.
“Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo juga memaparkan soal penggunaan anggaran yang ada di BNPB. Tahap pertama, dana masuk ke rekening BNPB senilai Rp356 miliar dan uang itu telah disalurkan ke Kementerian Kesejatan (Kemenkes) yang dipergunakan Pusat Penyakit Kritis untuk pembelian alat-alat kesehatan.
“Prioritasnya adalah pembelian APD, kemudian rapid test, reagent, swab test, ventilator, masker untuk dokter dan para perawat,” kata Doni.
Kemudian, Doni melanjutkan, tahap kedua juga sudah masuk ke rekening BNPB sejumlah Rp2,78 triliun pada tanggal 30 Maret yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan termasuk pencegahan, pengendalian penyakit, farmasi dan alkes, litbang oleh kemenkes serta, mobilisasi pendampingan rapat dan keposkoaan Gugus Tugas.
Menurut Doni, dana tersebut juga telah disalurkan kepada Mabes TNI senilai Rp 29 miliar lebih untuk operasional kepulangan WNI di Natuna, Pulau Sebaru dan juga saat ini di Wisma Atlet.
Kemudian juga Gugus Tugas Daerah yang merupakan unsur gabungan yang nantinya akan menerima kedatangan sejumlah ABK termasuk juga para pekerja migran (PMI). Khususnya, PMI yang datang dari Malaysia akan disiapkan di beberapa provinsi.
“Sebagian ABK (anak buah kapal) ada yang masuk ke Bali, sekitar lebih dari 100 orang bekerja di beberapa kapal. Kemudian juga di Kaltim (Kalimantan Timur), Kalbar (Kalimantan Barat), Kepri (Kepulauan Riau) dan juga di provinsi Riau sendiri. Kemudian, dana yang telah didistribuskan oleh BNPB juga terutama untuk kegiatan observasi di Natuna dan juga di sekitarnya Gugus Tugas,” paparnya.
Kemudian, sambung dia, dana tahap awal Kemenkes untuk pembelian APD juga sudah ditransfer dana senilai Rp 245 miliar. Dan sedang ada pengusulan lagi untuk pengadaan alkes.
“Selanjutnya ada sejumlah usulan yang sedang diproses khsusnya untuk opengadaan ventilator, reagent, rapid test dan banyak perlengkapan medis lainnya yang sednag dalam proses pengadaan,” tandasnya.
Dukungan itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Virtual Komisi VIII DPR dengan Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Senin (6/4/2020).
“Komisi VIII DPR dapat memahami usulan penambahan anggaran dana siap pakai (DSP) Tahun 2020 sebesar Rp 3.300.000.000 untuk penanganan Covid-19 dan anggaran operasional BNPB,” tutur Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan raker.
Nantinya, kata Wakil Ketua Umum PAN itu, Komisi VIII DPR akan meminta pertanggungjawaban Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Komisi VIII DPR terkait penggunaan DSP tambahan tersebut.
“Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo juga memaparkan soal penggunaan anggaran yang ada di BNPB. Tahap pertama, dana masuk ke rekening BNPB senilai Rp356 miliar dan uang itu telah disalurkan ke Kementerian Kesejatan (Kemenkes) yang dipergunakan Pusat Penyakit Kritis untuk pembelian alat-alat kesehatan.
“Prioritasnya adalah pembelian APD, kemudian rapid test, reagent, swab test, ventilator, masker untuk dokter dan para perawat,” kata Doni.
Kemudian, Doni melanjutkan, tahap kedua juga sudah masuk ke rekening BNPB sejumlah Rp2,78 triliun pada tanggal 30 Maret yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan termasuk pencegahan, pengendalian penyakit, farmasi dan alkes, litbang oleh kemenkes serta, mobilisasi pendampingan rapat dan keposkoaan Gugus Tugas.
Menurut Doni, dana tersebut juga telah disalurkan kepada Mabes TNI senilai Rp 29 miliar lebih untuk operasional kepulangan WNI di Natuna, Pulau Sebaru dan juga saat ini di Wisma Atlet.
Kemudian juga Gugus Tugas Daerah yang merupakan unsur gabungan yang nantinya akan menerima kedatangan sejumlah ABK termasuk juga para pekerja migran (PMI). Khususnya, PMI yang datang dari Malaysia akan disiapkan di beberapa provinsi.
“Sebagian ABK (anak buah kapal) ada yang masuk ke Bali, sekitar lebih dari 100 orang bekerja di beberapa kapal. Kemudian juga di Kaltim (Kalimantan Timur), Kalbar (Kalimantan Barat), Kepri (Kepulauan Riau) dan juga di provinsi Riau sendiri. Kemudian, dana yang telah didistribuskan oleh BNPB juga terutama untuk kegiatan observasi di Natuna dan juga di sekitarnya Gugus Tugas,” paparnya.
Kemudian, sambung dia, dana tahap awal Kemenkes untuk pembelian APD juga sudah ditransfer dana senilai Rp 245 miliar. Dan sedang ada pengusulan lagi untuk pengadaan alkes.
“Selanjutnya ada sejumlah usulan yang sedang diproses khsusnya untuk opengadaan ventilator, reagent, rapid test dan banyak perlengkapan medis lainnya yang sednag dalam proses pengadaan,” tandasnya.
(dam)
Explore More