FPPTNI Siapkan Strategi Lain jika Tuntutan Pemakzulan Gibran Tak Diseriusi Parlemen
Minggu, 15 Juni 2025 - 11:17 WIB
loading...
Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tampil di Podcast To the Point Aja. Foto/Tangkapan layar YouTube SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPPTNI Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin mengungkapkan pihaknya bakal memakai strategi lain jika surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak direspons serius oleh Parlemen Senayan. Moeryono mengatakan, pihaknya tak menginginkan itu terjadi.
“Kami enggak berharap seperti itu ya. Tapi kalau itu yang terjadi, kami tentunya pakai strategi lain. Namanya tentara ada plan a, plan b, ada plan c, ada mitigasi risiko pasti digarap teman-teman (Forum Purnawirawan Prajurit TNI, red),” kata Moeryono dikutip dari Podcast To the Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, Minggu (15/6/2025).
Dia mengungkapkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI akan terus bergerak hingga pemakzulan Gibran terjadi. Dia pun menilai Gibran tidak cocok menjadi presiden. “Wapres aja enggak cocok, apalagi presiden,” tuturnya.
Baca juga: FPPTNI Yakin Surat Pemakzulan Gibran Direspons DPR
Dia pun merespons pernyataan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan satu paket antara calon presiden dan wakil presiden. Moeryono mematahkan pendapat Jokowi dalam merespons dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Itu enggak bener Jokowi itu, sok pinter. Di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Artinya itu dia tidak satu paket. Kan jelas, Presiden dan atau, bukan Presiden dalam satu paket, enggak ada,” ujar Moeryono.
Baca juga: Jokowi Sebut Pilpres Satu Paket, FPPTNI: Sok Pinter
Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran hukum serius yang bisa berakibat pada pemakzulan (impeachment) seperti berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat, perbuatan tercela, hingga tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.
FPPTNI yakin DPR akan menindaklanjuti surat pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Moeryono Aladin mengatakan tuntutan pemakzulan Gibran adalah untuk menyelamatkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung Prabowo Subianto, kami tidak pernah mengganggu,” kata Moeryono.
“Kami enggak berharap seperti itu ya. Tapi kalau itu yang terjadi, kami tentunya pakai strategi lain. Namanya tentara ada plan a, plan b, ada plan c, ada mitigasi risiko pasti digarap teman-teman (Forum Purnawirawan Prajurit TNI, red),” kata Moeryono dikutip dari Podcast To the Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, Minggu (15/6/2025).
Dia mengungkapkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI akan terus bergerak hingga pemakzulan Gibran terjadi. Dia pun menilai Gibran tidak cocok menjadi presiden. “Wapres aja enggak cocok, apalagi presiden,” tuturnya.
Baca juga: FPPTNI Yakin Surat Pemakzulan Gibran Direspons DPR
Dia pun merespons pernyataan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan satu paket antara calon presiden dan wakil presiden. Moeryono mematahkan pendapat Jokowi dalam merespons dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Itu enggak bener Jokowi itu, sok pinter. Di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Artinya itu dia tidak satu paket. Kan jelas, Presiden dan atau, bukan Presiden dalam satu paket, enggak ada,” ujar Moeryono.
Baca juga: Jokowi Sebut Pilpres Satu Paket, FPPTNI: Sok Pinter
Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran hukum serius yang bisa berakibat pada pemakzulan (impeachment) seperti berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat, perbuatan tercela, hingga tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.
FPPTNI yakin DPR akan menindaklanjuti surat pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Moeryono Aladin mengatakan tuntutan pemakzulan Gibran adalah untuk menyelamatkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung Prabowo Subianto, kami tidak pernah mengganggu,” kata Moeryono.
(rca)
Lihat Juga :
