Menhan Minta Masukan Wiranto, Dudung, Jimly, hingga Refly Harun soal DPN
Jum'at, 13 Juni 2025 - 14:58 WIB
loading...
Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan purnawirawan TNI-Polri dan akademis di kantornya pada Jumat (13/6/2025). Foto/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan purnawirawan TNI-Polri dan akademis di kantornya pada Jumat (13/6/2025). Pertemuan itu membahas soal Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementrian Pertahanan ( Kemhan ) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, Sjafrie ingin menyosialisasikan DPN kepada para purnawirawan dan akademisi.
"Ya, jadi memang ini kan sebuah badan yang masih baru ya, dan kita juga melihat bahwa sosialisasi ini perlu terus dilakukan, apalagi tadi yang hadir adalah para tokoh, dari profesor, pakar hukum, kemudian akademisi, dan beberapa memang mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri," ujar Frega kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Baca juga: Fungsi dan Tugas Dewan Pertahanan Nasional Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002
Selain melakukan sosialisasi, Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN pun meminta masukan dari para tokoh bangsa itu. Sebab, DPN yang baru dibentuk tentunya membutuhkan banyak masukan.
"Selain juga untuk sosialisasi, tadi Pak Menhan juga meminta masukan yang bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai organisasi baru, itu butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik," ucapnya.
Dalam pertemuan, itu Menhan juga menyampaikan kepada para tokoh bangsa bahwa DPN ini tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar. Maka itu, masukan dari Purnawirawan TNI-Polri ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja DPN.
"Tadi ada beberapa masukan juga, bahwa dengan adanya akademisi yang dilibatkan, tentunya proses sosialisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya bisa dipahami lebih meluas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan iNews Media Group turut hadir di ruangan tersebut seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara seperti Refly Harun, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo, dan Prof. Jimly Asshiddiqie.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementrian Pertahanan ( Kemhan ) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, Sjafrie ingin menyosialisasikan DPN kepada para purnawirawan dan akademisi.
"Ya, jadi memang ini kan sebuah badan yang masih baru ya, dan kita juga melihat bahwa sosialisasi ini perlu terus dilakukan, apalagi tadi yang hadir adalah para tokoh, dari profesor, pakar hukum, kemudian akademisi, dan beberapa memang mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri," ujar Frega kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Baca juga: Fungsi dan Tugas Dewan Pertahanan Nasional Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002
Selain melakukan sosialisasi, Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN pun meminta masukan dari para tokoh bangsa itu. Sebab, DPN yang baru dibentuk tentunya membutuhkan banyak masukan.
"Selain juga untuk sosialisasi, tadi Pak Menhan juga meminta masukan yang bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai organisasi baru, itu butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik," ucapnya.
Dalam pertemuan, itu Menhan juga menyampaikan kepada para tokoh bangsa bahwa DPN ini tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seperti seminar. Maka itu, masukan dari Purnawirawan TNI-Polri ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja DPN.
"Tadi ada beberapa masukan juga, bahwa dengan adanya akademisi yang dilibatkan, tentunya proses sosialisasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga nantinya bisa dipahami lebih meluas, karena bicara pertahanan sendiri adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan iNews Media Group turut hadir di ruangan tersebut seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara seperti Refly Harun, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto Juwana, Bambang Kesowo, dan Prof. Jimly Asshiddiqie.
(rca)
Lihat Juga :
