Kasus Dugaan Korupsi Sritex Diusut Kejagung, Muhammadiyah: Penting Gunakan UU TPPU

Dalam hal kinerja lembaga penegak hukum, dia menilai Kejaksaan mengalami kemajuan signifikan dan layak mendapat apresiasi, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara ke kas negara. Akan tetapi, Ikhwan mengingatkan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, dengan strategi, target, dan tujuan yang jelas. “Jangan hanya bersifat reaktif terhadap isu-isu aktual,” imbuhnya.

Dia juga mendorong sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Dia melanjutkan, meskipun masing-masing lembaga memiliki kewenangan berbeda, tapi perlu merumuskan strategi bersama dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam hal pencegahan.

Dalam konteks kasus Sritex, dirinya mengusulkan agar sistem penyaluran kredit dari bank BUMN ditinjau kembali. Ikhwan menyoroti pentingnya prosedur penyaluran yang objektif, jaminan kredit yang sah dan bernilai tinggi, serta kontrol yang kuat untuk mencegah praktik-praktik ‘cashback’ kepada oknum pejabat bank.

“Permasalahan dalam penyaluran kredit kerap kali muncul akibat intervensi kepentingan dan transaksi gelap. Karena itu, pengusutan kasus Sritex ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem agar bebas dari korupsi,” pungkasnya.