Perhotelan Terimbas Efisiensi Anggaran, PHRI: Pemerintah Harus Ambil Langkah Strategis

Sementara, pada tahun 2024 okupansi hotel dapat mencapai 80-90 persen. Meskipun efisiensi anggaran bagian dari upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat, sektor perhotelan dituntut beradaptasi cepat agar tetap bertahan di tengah perubahan pola konsumsi tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani meminta pemerintah lebih serius menyikapi permasalahan ini. Efisiensi anggaran pemerintah bukan hanya berdampak pada bisnis hotel, tetapi juga sektor industri lainnya. Bahkan, saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat secara umum.

“Ini bukan hanya soal hotel. Mereka menggunakan hotel karena ada keperluan seperti sosialisasi atau rapat dengan masyarakat. Kalau kegiatan itu tidak dilakukan karena anggarannya tidak ada, bagaimana bisa berjalan? Mengundang pembicara, misalnya, tentu ada ongkosnya. Jadi menurut saya, bukan hanya hotel yang merasa dirugikan, tapi masyarakat luas juga terdampak,” ujar Hariyadi, Jumat (30/5/2025).

Pelaku jasa akomodasi legal saat ini tengah mencari alternatif solusi, dengan sektor pariwisata menjadi salah satu andalan untuk menopang bisnis. Namun, maraknya jasa akomodasi ilegal menjadi hambatan tersendiri. Wisatawan mancanegara cenderung memilih menginap di vila dan homestay ilegal daripada hotel.

Dia mencontohkan kondisi di Bali. Menjamurnya vila dan homestay ilegal menyebabkan penurunan tingkat hunian hotel. Wisatawan asing lebih banyak memilih jasa akomodasi ilegal sebagai tempat tinggal sementara selama liburan.