Perhotelan Terimbas Efisiensi Anggaran, PHRI: Pemerintah Harus Ambil Langkah Strategis

JAKARTA - Upaya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk industri perhotelan . Kebijakan pembatasan perjalanan dinas, pengurangan anggaran untuk acara pemerintahan di hotel, serta optimalisasi penggunaan rapat virtual menjadi bagian dari strategi penghematan yang berdampak langsung pada tingkat okupansi dan pendapatan hotel.

Terutama kota-kota yang selama ini bergantung pada kegiatan instansi pemerintah. Pelaku bisnis perhotelan mulai merasakan tekanan akibat menurunnya permintaan layanan, terutama dari lembaga pemerintahan, segmen korporat, dan instansi publik.

Baca juga: Menpora Jamin Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Ajang Internasional

Hotel-hotel yang sebelumnya menjadi langganan kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan pertemuan kini harus mencari strategi baru untuk mengisi kekosongan.

Menurut data dihimpun, tingkat okupansi rata-rata hotel di Jakarta sekitar 30-40 persen setelah efisiensi anggaran pemerintah yang berpotensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan hotel.