KPK Terbitkan SE Pedoman Pemberantasan Korupsi BUMN dan Danantara ke Pegawai Internal
Senin, 19 Mei 2025 - 11:27 WIB
loading...
KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) pedoman pemberantasan korupsi di BUMN dan Danantara. SE itu dibuat oleh pimpinan KPK untuk pegawai internalnya. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) pedoman pemberantasan korupsi di BUMN dan Danantara. SE itu dibuat oleh pimpinan KPK untuk pegawai internalnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penerbitan SE pedoman tersebut. SE itu memang diteken untuk internal.
Baca juga: Persilakan KPK dan BPK Audit Danantara, Rosan: Tak Ada yang Kebal Hukum di Negara Ini
"Surat edaran tersebut bersifat internal untuk seluruh unit kerja di lingkungan KPK," ujar Budi, Senin (19/5/2025).
Dia menjelaskan SE itu memuat pedoman pelaksanaan tugas pegawai KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Sayangnya, dia enggan merinci isi SE itu.
"SE ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi dan supervisi," kata Budi.
Kebijakan ini merupakan respons terkait UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang tersebut sempat ramai lantaran memiliki pasal menyatakan anggota Direksi, Dewan Komisaris bukanlah dinyatakan penyelenggara negara.
Klausul tersebut membuat kekhawatiran KPK tidak bisa menindak korupsi di tubuh BUMN lagi. Namun demikian, KPK belakangan menyatakan tetap bisa menindak Dewan Komisaris hingga anggota Direksi BUMN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penerbitan SE pedoman tersebut. SE itu memang diteken untuk internal.
Baca juga: Persilakan KPK dan BPK Audit Danantara, Rosan: Tak Ada yang Kebal Hukum di Negara Ini
"Surat edaran tersebut bersifat internal untuk seluruh unit kerja di lingkungan KPK," ujar Budi, Senin (19/5/2025).
Dia menjelaskan SE itu memuat pedoman pelaksanaan tugas pegawai KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Sayangnya, dia enggan merinci isi SE itu.
"SE ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi dan supervisi," kata Budi.
Kebijakan ini merupakan respons terkait UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang tersebut sempat ramai lantaran memiliki pasal menyatakan anggota Direksi, Dewan Komisaris bukanlah dinyatakan penyelenggara negara.
Klausul tersebut membuat kekhawatiran KPK tidak bisa menindak korupsi di tubuh BUMN lagi. Namun demikian, KPK belakangan menyatakan tetap bisa menindak Dewan Komisaris hingga anggota Direksi BUMN.
(jon)
Lihat Juga :
