Ngeri, Komnas HAM Khawatir Banyak Nyawa Melayang di Pilkada
loading...
Perilaku peserta pilkada dan pendukungnya yang tidak tertib protokol kesehatan dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid-19. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 mulai memunculkan masalah, yakni banyaknya kerumunan massa saat pendaftaran bakal pasangan calon.
Perilaku peserta pilkada dan pendukungnya yang tidak tertib protokol kesehatan dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid-19.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti mengenai bahaya menyelenggarakan pilkada di tengah pagebluk Covid-19.
Namun, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikeras melanjutkan tahapan pilkada 2020.
“Komnas HAM (menyoroti-red) tentang keharusan untuk memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan WHO dan Satgas Covid-19 Indonesia dan daerah. Minggu terakhir ini, kita ketar-ketir melihat calon membawa massa (saat pendaftaran-red). Bahkan di Binjai itu calonya positif,” tutur Ahmad dalam diskusi daring dengan tema “Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktiknya di Indonesia”, Senin (7/9/2020).( )
Dia berharap tahapan selanjutnya tidak lagi terjadi kerumunan massa seperti saat pendaftaran. Dia bercerita April-Mei tahun lalu. Komnas HAM banyak mendapatkan aduan mengenai ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.
Dia menuturkan saat itu banyak pihak yang menuding peristiwa itu sebagai upaya pembunuhan sistematis. “Komnas HAM sudah turun dan tidak ada upaya yang sistematis. Itu lebih pada kekeliruan sistem manajemen di lapis bawah,” paparnya.( )
Pilkada sekarang dilaksanakan dalam ancaman pandemi Covid-19. Penyakit ini sangat mematikan. Saat ini, penyebaran virus Sars Cov-II di Indonesia semakin meningkat. Belakangan, tiap harinya kasus terkonfirmasi positif mencapai 3.000 orang.
“Kali ini kita cemas lagi, mudah-mudahan tidak terulang lagi (jatuhnya korban),” pungkasnya.
Perilaku peserta pilkada dan pendukungnya yang tidak tertib protokol kesehatan dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid-19.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti mengenai bahaya menyelenggarakan pilkada di tengah pagebluk Covid-19.
Namun, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikeras melanjutkan tahapan pilkada 2020.
“Komnas HAM (menyoroti-red) tentang keharusan untuk memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan WHO dan Satgas Covid-19 Indonesia dan daerah. Minggu terakhir ini, kita ketar-ketir melihat calon membawa massa (saat pendaftaran-red). Bahkan di Binjai itu calonya positif,” tutur Ahmad dalam diskusi daring dengan tema “Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktiknya di Indonesia”, Senin (7/9/2020).( )
Dia berharap tahapan selanjutnya tidak lagi terjadi kerumunan massa seperti saat pendaftaran. Dia bercerita April-Mei tahun lalu. Komnas HAM banyak mendapatkan aduan mengenai ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.
Dia menuturkan saat itu banyak pihak yang menuding peristiwa itu sebagai upaya pembunuhan sistematis. “Komnas HAM sudah turun dan tidak ada upaya yang sistematis. Itu lebih pada kekeliruan sistem manajemen di lapis bawah,” paparnya.( )
Pilkada sekarang dilaksanakan dalam ancaman pandemi Covid-19. Penyakit ini sangat mematikan. Saat ini, penyebaran virus Sars Cov-II di Indonesia semakin meningkat. Belakangan, tiap harinya kasus terkonfirmasi positif mencapai 3.000 orang.
“Kali ini kita cemas lagi, mudah-mudahan tidak terulang lagi (jatuhnya korban),” pungkasnya.
Lihat Juga :
(dam)
