Bawaslu dan MK Diminta Usut Modus Baru di PSU Pilkada Bengkulu Selatan
Rabu, 07 Mei 2025 - 20:46 WIB
loading...
Pengamat politik Yusak Farchan menyoroti modus baru yang dilakukan untuk mendegradasi kontestan lain yang terjadi dalam Pemunguatan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan pada 19 April 2025. FOTO/DOK.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Yusak Farchan menyoroti modus baru yang dilakukan untuk mendegradasi kontestan lain yang terjadi dalam Pemunguatan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan pada 19 April 2025. Modus baru itu berupa rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati (cawabup) nomor 2 Ii Sumirat oleh kelompok massa yang diduga terafiliasi dengan rival.
Yusak menilai modus baru itu lebih parah dari politik uang dan masuk dalam kategori kejahatan besar dengan dampak luar biasa. "Politik uang bersifat transaksional antara paslon atau timses dengan pemilih, jadi tidak ada unsur kekerasan di situ, malah sukarela. Sementara yang terjadi di Bengkulu Selatan ini operasi kekerasan sekaligus fitnah oleh kubu paslon lain untuk memengaruhi pemilih," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).
Menurut Yusak, tujuan dari dua jenis kejahatan pilkada tersebut sama, yakni untuk memengaruhi perilaku pemilih. Namun dari segi dampak, modus rekayasa penangkapan seorang calon lebih berbahaya karena mengancam hidup dan kebebasan yang telah dijamin sepenuhnya di dalam konstitusi.
"Kita sepakat bahwa politik uang merusak demokrasi. Tapi kasus ini lebih parah lagi, lebih sadis, karena di samping merusak demokrasi juga mengancam hak asasi," ujarnya.
Yusak meminta Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengusut dan menindak tegas kasus tersebut serta tidak menganggapnya sebatas pelanggaran biasa. Terlebih kasus itu baru pertama terjadi sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia, di mana jika dibiarkan berpotensi terulang di kemudian hari.
"Jangan kasih ruang penjahat demokrasi model ini, mesti dihukum berat. Dan karena ini lebih jahat dari politik uang, maka kubu yang melakukan layak didiskualifikasi," katanya.
Sebagai informasi, Cawabup Bengkulu Selatan Ii Sumirat menjadi korban rekayasa penangkapan pada malam pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan, Jumat (18/4/2025), atau 9 jam sebelum pencoblosan. Mobil yang ditumpangi Ii Sumirat dibuntuti, diadang, dan digeledah oleh segerombolan orang. Sembari merekam video kejadian, mereka bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum.
Tidak hanya sekali, upaya penangkapan terjadi hingga tiga kali di lokasi berbeda serta berlangsung sampai pagi.
Hampir bersamaan dengan kejadian itu muncul narasi fitnah yang disebar masif di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, salah satunya, menyebut Ii Sumirat ditangkap polisi karena kasus korupsi. Narasi serupa terus diembuskan secara terorganisir hingga ke lokasi-lokasi TPS.
Paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Mereka mengklaim banyak simpatisan yang tidak datang ke TPS atau mengalihkan dukungan ke paslon lain akibat termakan hoaks.
Yusak menilai modus baru itu lebih parah dari politik uang dan masuk dalam kategori kejahatan besar dengan dampak luar biasa. "Politik uang bersifat transaksional antara paslon atau timses dengan pemilih, jadi tidak ada unsur kekerasan di situ, malah sukarela. Sementara yang terjadi di Bengkulu Selatan ini operasi kekerasan sekaligus fitnah oleh kubu paslon lain untuk memengaruhi pemilih," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).
Menurut Yusak, tujuan dari dua jenis kejahatan pilkada tersebut sama, yakni untuk memengaruhi perilaku pemilih. Namun dari segi dampak, modus rekayasa penangkapan seorang calon lebih berbahaya karena mengancam hidup dan kebebasan yang telah dijamin sepenuhnya di dalam konstitusi.
"Kita sepakat bahwa politik uang merusak demokrasi. Tapi kasus ini lebih parah lagi, lebih sadis, karena di samping merusak demokrasi juga mengancam hak asasi," ujarnya.
Yusak meminta Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengusut dan menindak tegas kasus tersebut serta tidak menganggapnya sebatas pelanggaran biasa. Terlebih kasus itu baru pertama terjadi sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia, di mana jika dibiarkan berpotensi terulang di kemudian hari.
"Jangan kasih ruang penjahat demokrasi model ini, mesti dihukum berat. Dan karena ini lebih jahat dari politik uang, maka kubu yang melakukan layak didiskualifikasi," katanya.
Sebagai informasi, Cawabup Bengkulu Selatan Ii Sumirat menjadi korban rekayasa penangkapan pada malam pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan, Jumat (18/4/2025), atau 9 jam sebelum pencoblosan. Mobil yang ditumpangi Ii Sumirat dibuntuti, diadang, dan digeledah oleh segerombolan orang. Sembari merekam video kejadian, mereka bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum.
Tidak hanya sekali, upaya penangkapan terjadi hingga tiga kali di lokasi berbeda serta berlangsung sampai pagi.
Hampir bersamaan dengan kejadian itu muncul narasi fitnah yang disebar masif di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, salah satunya, menyebut Ii Sumirat ditangkap polisi karena kasus korupsi. Narasi serupa terus diembuskan secara terorganisir hingga ke lokasi-lokasi TPS.
Paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Mereka mengklaim banyak simpatisan yang tidak datang ke TPS atau mengalihkan dukungan ke paslon lain akibat termakan hoaks.
(abd)
Lihat Juga :
