Mendorong Agenda WPS dalam Diplomasi Pertahanan
Rabu, 07 Mei 2025 - 19:50 WIB
loading...
A
A
A
Desy juga mengkritik budaya politik yang masih mengabaikan sensitivitas gender. Ia mengajak semua pihak untuk memberi ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan.
Dirinya menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan bisa memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan damai, terutama dalam konflik yang kompleks seperti di Palestina dan Israel. “Perempuan harus diberi ruang untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek, dalam sistem pertahanan dan kebijakan publik,” ungkapnya.
Dalam konteks sosial-politik, Desy juga menyoroti pentingnya kehadiran perempuan dalam politik untuk memastikan bahwa kebijakan publik memiliki perspektif gender. Ia mengajak kaum perempuan untuk tidak ragu memasuki ruang politik dan pengambilan keputusan.
“Kalau perempuan alergi terhadap dunia politik, bagaimana kita bisa memastikan kebijakan itu berdampak bagi kita?” ujarnya.
Ketua Yayasan Vanita Naraya Diah Pitaloka menjelaskan, pengarusutamaan agenda Women, Peace, and Security harus menjadi prioritas, terutama di sektor pertahanan. Diah menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pertahanan, parlemen, dan masyarakat sipil untuk mengintegrasikan kerangka WPS dalam kebijakan nasional.
“Perempuan harus diakui sebagai agen perubahan, terutama sebagai mediator dan negosiator perdamaian,” kata Diah.
Diah menyoroti kontribusi Indonesia yang telah memiliki regulasi pendukung seperti UU Nomor 7 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2014. Indonesia juga telah menyusun dua rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial.
Hal ini, menurutnya, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam melaksanakan agenda global WPS. “Parlemen juga aktif mendorong Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan persentase perempuan di sektor pertahanan,” jelasnya.
Di tingkat internasional, Indonesia telah aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang dilatih khusus dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan sensitifitas gender. Diah menuturkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan peringkat tinggi dalam indeks perdamaian global.
“Kita ingin Indonesia menjadi pusat pelatihan dan riset dalam penguatan peran perempuan di sektor perdamaian,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan bisa memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan damai, terutama dalam konflik yang kompleks seperti di Palestina dan Israel. “Perempuan harus diberi ruang untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek, dalam sistem pertahanan dan kebijakan publik,” ungkapnya.
Dalam konteks sosial-politik, Desy juga menyoroti pentingnya kehadiran perempuan dalam politik untuk memastikan bahwa kebijakan publik memiliki perspektif gender. Ia mengajak kaum perempuan untuk tidak ragu memasuki ruang politik dan pengambilan keputusan.
“Kalau perempuan alergi terhadap dunia politik, bagaimana kita bisa memastikan kebijakan itu berdampak bagi kita?” ujarnya.
Ketua Yayasan Vanita Naraya Diah Pitaloka menjelaskan, pengarusutamaan agenda Women, Peace, and Security harus menjadi prioritas, terutama di sektor pertahanan. Diah menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pertahanan, parlemen, dan masyarakat sipil untuk mengintegrasikan kerangka WPS dalam kebijakan nasional.
“Perempuan harus diakui sebagai agen perubahan, terutama sebagai mediator dan negosiator perdamaian,” kata Diah.
Diah menyoroti kontribusi Indonesia yang telah memiliki regulasi pendukung seperti UU Nomor 7 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2014. Indonesia juga telah menyusun dua rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial.
Hal ini, menurutnya, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam melaksanakan agenda global WPS. “Parlemen juga aktif mendorong Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kapasitas dan persentase perempuan di sektor pertahanan,” jelasnya.
Di tingkat internasional, Indonesia telah aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang dilatih khusus dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan sensitifitas gender. Diah menuturkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan peringkat tinggi dalam indeks perdamaian global.
“Kita ingin Indonesia menjadi pusat pelatihan dan riset dalam penguatan peran perempuan di sektor perdamaian,” jelasnya.
Lihat Juga :
