Jokowi Instruksikan Realokasi Anggaran Diarahkan untuk Tiga Hal Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) melakukan realokasi anggaran. Hal ini merupakan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah untuk menghadapi pelemahan ekonomi dunia karena adanya virus corona.

"Di bidang fiskal, kemarin dalam rapat sudah saya sampaikan saya sudah minta, saya perintahkan refocusing dan realokasi di belanja APBN dan juga belanja Pemda, APBD di daerah-daerah,” katanya saat membuka Rapat Terbatas (ratas) Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui teleconference, Jumat (20/3/2020).

Dia mengatakan telah memerintahkan jajaran menteri maupun pemerintah daerah untuk merealokasi anggaran-anggaran yang tidak prioritas. Menurutnya, masih banyak pos-pos anggaran yang tidak prioritas untuk dipangkas.

"Banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas. Sekali lagi ini saya minta saya perintahkan baik kepada kementerian, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan hal sama," ungkapnya.

Jokowi menekankan bahwa realokasi diarahkan untuk tiga hal. Pertama, memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19. "Ini yang paling utama."

Kedua, memperbesar program bantuan sosial yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini program bantuan langsung ke masyarakat.

“Baik itu program keluarga harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu Indonesia pintar, kartu sembako, rastra. Semua segera diimplementasikan seawal mungkin. Kemudian juga kartu prakerja harus segera dimulai. Ini juga untuk selain memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK,” ujarnya.

Jokowi juga meminta bahwa dana desa juga segera direalisasikan. Terutama untuk hal berkaitan dengan padat karya, padat karya tunai. Dia juga menekankan program padat karyat tunai di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak.

"Saya ulang, program padat karya tunai di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak. Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi,” katanya.

Ketiga, realokasi anggaran juga difokuskan membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha. Khususnya UMKM dan sektor informal. "Ini penting sekali tolong digarisbawahi, UMKM dan sektor informal," pungkasnya.